Jubir Bantah Pemerintah Indonesia Manipulasi Data Covid-19

Solopos.com, JAKARTA – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 membantah ada manipulasi data perkembangan kasus virus Corona atau Covid-19 di Indonesia. Pernyataan itu merespons kritik sejumlah pihak soal sikap pemerintah yang masih menutupi data Covid-19.

Hal tersebut ditegaskan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto. Dia mengatakan bahwa komunikasi yang efektif, detail, dan transparan dilakukan semua pihak dalam pencatatan data Covid-19.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

IDI Bongkar 1.300 Kematian Covid-19, Mayoritas PDP yang Meninggal Dunia

“Pemerintah tidak berkepentingan dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan memanipulasi data. Sekali lagi, pemerintah tidak berkepentingan dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan memanipulasi data. Sebaliknya akan merugikan,” ujar Yuri dalam konferensi pers, Kamis (23/4/2020).

Yuri meminta tak ada tudingan manipulasi data Covid-19 oleh pemerintah Indonesia. Pemahaman tersebut, katanya, perlu dibangun bersama agar transparansi data bisa terwujud. Dia menegaskan pencatatan kasus positif Covid-19 hanya dicatat setelah mendapatkan hasil pemeriksaan antigen dengan metode real time PCR yang terkonfirmasi.

Sudah 58 Orang Positif Covid-19, Soloraya Mendesak PSBB?

“Jadi, [kasus positif] bukan dari pemeriksaan antibody melalui rapid test. Bukan juga dari penjumlahan kasus konfirmasi positif pemeriksaan antigen dengan real time PCR dan pemeriksaan antibody dengan rapid test,” jelasnya.

Menurutnya, metode itulah yang digunakan untuk menyusun dan melaporkan data kasus sembuh dan kasus meninggal karena Covid-19. Sebelumnya, tudingan manipulasi data itu terkait jumlah kematian pasien Covid-19 di Indonesia yang diduga jauh lebih sedikit daripada yang sebenarnya.

Rizal Ramli Ungkap Mafia Alkes, Pejabat Main di Pengadaan APD

Lebih lanjut, Yuri mengungkapkan bahwa pencatatan atas ODP dan PDP tetap dilakukan dengan menghimpun data dari setiap provinsi. Data tersebut akan digunakan untuk menentukan kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19.

“[Data ODP dan PDP] bukan bagian dari data pelaporan ke WHO, tetapi untuk menggambarkan keadaan di tingkat nasional maupun global,” ujarnya.

Angka Kematian Covid-19

Sebelumnya, muncul dugaan manipulasi data kasus kematian Covid-19 di Indonesia. Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Daeng M Faqih, menyoroti banyaknya pasien dalam pengawasan atau PDP Covid-19 yang meninggal dunia. Menurut Daeng, IDI tidak memiliki data kasus Covid-19 karena yang memiliki hanya pemerintah.

Sebelum Ditangkap, Whatsapp Ravio Patra Diretas Dan Ditelepon Misterius

Pekan lalu, dia berkesempatan ke Pusdalog BNPB dan melihat data-data Covid-19 sehingga tahu jumlah kematian termasuk PDP yang meninggal dunia. Menurutnya, data yang dilaporkan oleh pihak rumah sakit adalah data real time dan saat itu data meninggal yang dilaporkan ada 1.300 orang.

“Angka itu besar sekali, dari mana angka itu?” tanya Daeng. Besarnya angka itu memantik spekulasi adanya manipulasi data Covid-19 di Indonesia.

Sudah 58 Orang Positif Covid-19, Soloraya Mendesak PSBB?

Ternyata, angka 1.300 itu merupakan gabungan dari kematian pasien positif Covid-19 dan PDP meninggal sebelum ada hasil pemeriksaan PCR. Saat itu, yang meninggal konfirmasi positif Covid-19 ada sekitar 400.

Artinya, jumlah PDP yang meninggal sebelum terkonfirmasi positif Covid-19 jauh lebih besar. “Angka kematian PDP ini besar sekali, itu yang kemudian menjadi persoalan, itu yang kami coba cari solusinya,” jelasnya.