Solopos.com, JAKARTA — Debat Pilpres 2019 putaran kedua diprediksi akan berjalan lebih seru karena mengangkat isu strategis yang menghadapkan dua kontestan secara diametral. Pasalnya, Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) memiliki perbedaan pandangan yang frontal soal pengolahan sumber daya alam.
Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) disarankan mengubah format debat agar tidak berlangsung normatif seperti debat jilid pertama. Prabowo dan Jokowi perlu diberi banyak waktu untuk mendalami visi, misi, dan program.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Peneliti Senior Populi Center Afrimadona mengatakan debat putaran kedua akan bertemakan isu energi, pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Menurut dia, tema tersebut lebih bisa menghidupkan perdebatan.
“Berkaca dari negara-negara maju, isu itu bisa merepresentasikan ideologi kedua kandidat,” ujarnya usai acara diskusi Perspektif Indonesia: Debat Belum Hebat? di Jakarta, Sabtu (19/1/2019).
Afrimadona menilai selama ini kubu Prabowo terlihat kontras dengan Jokowi Amin dalam isu terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA). Prabowo dalam berbagai kesempatan menjanjikan pengelolaan SDA untuk kepentingan rakyat yang berbeda dengan konsep pemerintah.
“Kita harapkan memang di debat berikutnya posisi ideologis lebih jelas,” tuturnya. Mengingat pentingnya isu tersebut, Afrimadona berharap kedua Prabowo dan Jokowi diberikan waktu lebih banyak untuk mendalami materi.
Apalagi, debat akan menghadapkan Jokowi dan Prabowo tanpa melibatkan pasangan mereka. “Debat harus mengena, tidak normatif. KPU perlu tingkatkan keluwesan,” ucapnya.
Senada, Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Sigit Pamungkas berpendapat masyarakat menantikan penampilan kontestan secara lebih natural. Dalam debat pertama Kamis (17/1/2019) lalu, orisinalitas baru mulai tampak pada segmen empat dan lima.
Sebaliknya, segmen satu sampai tiga terkesan normatif lantaran Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga telah mendapatkan bocoran soal dari KPU. “Jadi pembagian soal itu perlu dihilangkan karena itu membuat kandidat membawa catatan,” ujarnya.
Selain itu, Sigit mengusulkan agar panelis debat diberikan kesempatan bertanya langsung kepada kontestan. Dalam pemilihan figur panelis pun, tambah mantan Komisioner KPU ini, KPU tidak perlu meminta masukan dari tim sukses dua kontestan.
“KPU harus kembali sebagai penyelenggara debat yang memegang kendali. Jangan banyak kompromi untuk kepentingan kandidat,” kata Sigit.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
