Jokowi Teken PP, PNS Bolos 10 Hari Bisa Dipecat

PNS yang tidak masuk kerja selama 10 hari bisa dikenai sanksi pemecatan.

 Ilustrasi PNS. (Antara/HO-Humas Pemkab Kudus)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi PNS. (Antara/HO-Humas Pemkab Kudus)

Solopos.com, SOLO – Pegawai negeri sipil (PNS) bisa dipecat jika kedapatan melakukan pelanggaran berat. Hukuman itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2021.

PP tersebut mengatur tentang aturan anyar yang mencakup sanksi disiplin PNS. Nantinya, PNS yang melanggar aturan kerja bakal dikenai hukuman ringan hingga berat.

Salah satu hukuman berat yang bisa diberikan kepada PNS yakni pemberhentian kerja. PNS yang nekat absen tanpa alasan atau bolos kerja selama kurang lebih 28 hari akan dikenai sanksi pemecatan.

Baca Juga: Update Covid-19 Hari Ini: Kasus Positif Bertambah 4.128 Orang, Jatim Terbanyak

“Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 [satu] tahun,” bunyi Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3 PP Nomor 94 Tahun 2021, seperti dikutip dari Bisnis, Selasa (14/10).

Selain itu, PNS yang tidak masuk kerja selama 10 hari juga bisa dikenai sanksi pemecatan. Namun akan diberhentikan secara hormat. Adapun sanksi berat lainnya, penurunan jabatan satu tingkat selama 12 bulan jika bolos selama 21-24 hari setahun.

Jika tidak masuk selama 25-27 hari setahun, ASN dibebaskan dari jabatan pelaksana selama 12 bulan.  Untuk sanksi sedang, berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin). PNS yang tidak masuk kerja 11-13 hari dalam satu tahun, akan dikenakan pemotongan tukin 25 persen selama 6 bulan. Selain itu, ada sanksi pemotongan tukin 25 persen selama 9 bulan untuk PNS yang bolos 14-16 hari setahun.

Baca Juga: Jadwal Liga Champions Malam Ini: MU Main Duluan, Barcelona Hadapi Bayern Munich

Bagi abdi negara yang bolos 17-20 hari, pemerintah akan memberi sanksi pemotongan tukin 25 persen selama 12 bulan. Sementara sanksi ringan berupa teguran baik lisan maupun tertulis, yakni bagi PNS yang tidak masuk kerja 3 hari dalam setahun.

Sementara itu, teguran tertulis dilayangkan kepada PNS yang bolos 4-7 hari dalam setahun. Adapun PNS yang tidak masuk 7-10 hari, akan diberi surat pernyataan tidak puas.


Berita Terkait

Berita Terkini

Senin, Sukmawati Soekarnoputri Jalani Ritual Pindah Agama Hindu

Sukmawati Soekarnoputri bakal menjalani sejumlah ritual saat upacara Sudhi Wadani atau pindah ke agama Hindu di Kota Singaraja, Bali.

Posisi Berangkulan, Mayat Sejoli di Tasikmalaya Bikin Geger

Penemuan mayat sepasang lelaki dan perempuan atau sejoli di Tasikmalaya menggegerkan warga karena ditemukan dalam kondisi berangkulan.

Aktivitas Gunung Berapi Jadi Pemicu Rentetan Gempa Salatiga-Ambarawa?

Rentetan gempa atau gempa swarm terjadi di wilayah Kota Salatiga-Ambarawa sepanjang Sabtu (23/10/2021).

Aksi Mantan Kapolsek Parigi Terungkap dari Chat Mesra Lewat WA

Aksi mantan Kapolsek Parigi, Iptu IDGN, yang diduga memerkosa anak tersangka kasus pencurian ternak, S, 20, sebanyak dua kali terungkap melalui chat mesra di WhatsApp.

Elektabilitas Ganjar Naik Terus, PDIP Malah Sebut Survei Bukan Patokan

Elektabilitas Ganjar Pranowo kini menyamai Prabowo Subianto menurut survei Litbang Kompas. PDIP menyebut pemimpin bangsa tidak ditentukan oleh survei.

Selain Dipecat, Kapolsek Parigi yang Lakukan Perkosaan Juga Dipidana

Kapolda Sulteng pastingan proses pidana Kapolsek Parigi yang memperkosa anak dari tersangka pencurian ternak jalan terus.

Buruan Daftar! Kemenaker Buka Beasiswa 1000 Talenta Santri

Kemenaker membuka pendaftaran Beasiswa 1000 Talenta Santri bagi santri di seluruh Indonesia dalam bentuk program pelatihan.

Sidik Pinjol yang Bikin Ibu Wonogiri Bunuh Diri, Bareskrim Sita Rp20 M

Bareskrim Polri menyita Rp20 miliar dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Solusi Andalan Bersama yang diduga menaungi pinjol ilegal yang membuat ibu di Wonogiri bunuh diri.

Polisi Tangkap Bos Pinjol Pemicu IRT di Wonogiri Gantung Diri

Polisi menangkap bos perusahaan pinjol ilegal yang diduga menyebabkan IRT di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah meninggal gantung diri karena tidak kuat menahan teror pinjol ilegal.

Anggotanya Diduga Perkosa Anak Tersangka, Kapolda Sulteng Minta Maaf

Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng), Irjen Polisi Rudy Sufahriadi, meminta maaf kepada masyarakat buntut kasus Kapolsek Parigi yang memerkosa anak tersangka.

Diduga Perkosa Anak Tersangka, Kapolsek Parigi Dipecat Tidak Hormat

Kapolsek Parigi, Iptu IDGN, yang diduga memerkosa anak tersangka diberhentikan secara tidak hormat setelah menjalani sidang kode etik, Sabtu (23/10/2021).

Sukmawati Soekarnoputri Pindah Agama Hindu, Sudah Dapat Izin Paundra?

Putri Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri pindah agama Hindu, apakah sudah mendapatkan izin dari GPH Paundrakarna, sang anak?

UU PDP Jaminan Kejelasan Hukum Korban Pinjol

UU PDP bisa mengatur dengan kekuatan hukum yang jelas tentang warga harus mengadu ke mana atau kepada siapa ketika menjadi korban kebocoran data pribadi.

Kehebohan Beragama Belum Menjadi Jalan Kebudayaan

Kehebohan beragama belum menjadi jalan pembebasan menuju kerja bersama seluruh elemen bangsa mewujudkan peradaban dan kehidupan yang lebih baik di semua aspek kehidupan.

10 Berita Terpopuler : Kera Serbu Rumah - Resepsi Boleh Ada Penyanyi

Serangan kera liar di permukiman warga Kebakkramat hingga aturan resepsi pernikahan di Solo masuk daftar 10 berita terpopuler Solopos.com pagi ini.

Cakupan Vaksinasi Tinggi, Inggris Masih Diamuk Corona

Amukan corona di negara ini memicu kekhawatiran terlebih Inggris menjadi salah satu negara yang cakupan vaksinasinya sudah termasuk tinggi.