Jokowi Teken Perpres Atur Dana Abadi Pesantren

Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

 Presiden Joko Widodo. (Dok. Solopos)

SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo. (Dok. Solopos)

Solopos.com, JAKARTA – Kualitas pendidikan pondok pesantren diharapkan meningkat setelah ada aturan baru yang memperkuat pemerintah daerah membantu anggaran.

Regulasi anyar tersebut adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

“Terbitnya Perpres ini adalah sebuah momentum besar bagi dunia pesantren. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang memiliki komitmen dan perhatian besar dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan pesantren,” ujar Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Selasa (14/9/2021) seperti dikutip Bisnis dari laman resmi Kemenag.

Baca Juga: Jokowi Teken Perpres, PNS Bolos 10 Hari Bisa Dipecat

Menag Yaqut  mengungkapkan Perpres No 82 Tahun 2021 ini ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 September 2021. Panyusunan Perpres ini dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dengan melibatkan para pihak dari lintas kementerian/lembaga negara dan stakeholders pesantren.

Menag menjelaskan dengan terbitnya Perpres Nomor 82 Tahun 2021 ini, pemerintah daerah juga bisa mengalokasikan anggaran untuk membantu pesantren. Hal ini menjadi langkah positif sebab selama ini, ada keraguan sebagian pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pesantren lantaran pos pendidikan keagamaan dianggap sebagai urusan pusat  atau Kemenag.

“Dengan terbitnya perpres ini, pemda tidak perlu ragu lagi mengalokasikan anggaran untuk membantu pesantren,” ujarnya.

Baca Juga: Update Covid-19 Hari Ini: Kasus Positif Bertambah 4.128 Orang, Jatim Terbanyak

 

Dana Abadi

Disebutkan Menag, pada Pasal 9 Perpres Nomor 82 Tahun 2021 jelas mengatur pemerintah daerah dapat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBD sesuai kewenangannya. Pendanaan tersebut dialokasikan melalui mekanisme hibah, baik untuk membantu penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat.

“Sekarang tidak ada alasan lagi bagi Pemda untuk tidak mengalokasikan anggaran secara khusus untuk membantu pesantren, baik pada fungsi pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat,” ujar Menag.

Menurut Menag, terbitnya Perpres ini sekaligus menjadi kado jelang peringatan Hari Santri 22 Oktober 2021. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga ditetapkan jelang peringatan Hari Santri 2019.

Baca Juga: Jadwal Liga Champions Malam Ini: MU Main Duluan, Barcelona Hadapi Bayern Munich

Perpres ini turut membahas dana abadi yang merupakan dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren. Dana itu bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari Dana Abadi Pendidikan.

Terkait Dana Abadi Pesantren, Menag Yaqut mengaku segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan selaku pengelola Dana Abadi Pendidikan. Sebab, dalam Perpres diatur Dana Abadi Pesantren bersumber dan merupakan bagian dari Dana Abadi Pendidikan.

“Ini akan kami bahas bersama mekanismenya dengan Kemenkeu, baik yang terkait dengan alokasi maupaun prioritas program. Dana Abadi Pesantren khusus untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan Pesantren,” paparnya.

Baca Juga: Prediksi Barcelona vs Bayern Munich: Ujian Liga Champions Tanpa Lionel Messi

Pasal 23 dan 24

Dana Abadi Pesantren tercantum dalam Pasal 23 dan 24 yaitu sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Pemerintah menyediakan dan mengelola Dana Abadi

Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan Pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi.

(3) Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dialokasikan berdasarkan prioritas dari hasil pengembangan dana abadi pendidikan.

(4) Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan Pesantren.

Pasal 24

Mekanisme pemanfaatan dana abadi pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Berita Terkait

Berita Terkini

Posisi Berangkulan, Mayat Sejoli di Tasikmalaya Bikin Geger

Penemuan mayat sepasang lelaki dan perempuan atau sejoli di Tasikmalaya menggegerkan warga karena ditemukan dalam kondisi berangkulan.

Aktivitas Gunung Berapi Jadi Pemicu Rentetan Gempa Salatiga-Ambarawa?

Rentetan gempa atau gempa swarm terjadi di wilayah Kota Salatiga-Ambarawa sepanjang Sabtu (23/10/2021).

Aksi Mantan Kapolsek Parigi Terungkap dari Chat Mesra Lewat WA

Aksi mantan Kapolsek Parigi, Iptu IDGN, yang diduga memerkosa anak tersangka kasus pencurian ternak, S, 20, sebanyak dua kali terungkap melalui chat mesra di WhatsApp.

Elektabilitas Ganjar Naik Terus, PDIP Malah Sebut Survei Bukan Patokan

Elektabilitas Ganjar Pranowo kini menyamai Prabowo Subianto menurut survei Litbang Kompas. PDIP menyebut pemimpin bangsa tidak ditentukan oleh survei.

Selain Dipecat, Kapolsek Parigi yang Lakukan Perkosaan Juga Dipidana

Kapolda Sulteng pastingan proses pidana Kapolsek Parigi yang memperkosa anak dari tersangka pencurian ternak jalan terus.

Buruan Daftar! Kemenaker Buka Beasiswa 1000 Talenta Santri

Kemenaker membuka pendaftaran Beasiswa 1000 Talenta Santri bagi santri di seluruh Indonesia dalam bentuk program pelatihan.

Sidik Pinjol yang Bikin Ibu Wonogiri Bunuh Diri, Bareskrim Sita Rp20 M

Bareskrim Polri menyita Rp20 miliar dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Solusi Andalan Bersama yang diduga menaungi pinjol ilegal yang membuat ibu di Wonogiri bunuh diri.

Polisi Tangkap Bos Pinjol Pemicu IRT di Wonogiri Gantung Diri

Polisi menangkap bos perusahaan pinjol ilegal yang diduga menyebabkan IRT di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah meninggal gantung diri karena tidak kuat menahan teror pinjol ilegal.

Anggotanya Diduga Perkosa Anak Tersangka, Kapolda Sulteng Minta Maaf

Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng), Irjen Polisi Rudy Sufahriadi, meminta maaf kepada masyarakat buntut kasus Kapolsek Parigi yang memerkosa anak tersangka.

Diduga Perkosa Anak Tersangka, Kapolsek Parigi Dipecat Tidak Hormat

Kapolsek Parigi, Iptu IDGN, yang diduga memerkosa anak tersangka diberhentikan secara tidak hormat setelah menjalani sidang kode etik, Sabtu (23/10/2021).

Sukmawati Soekarnoputri Pindah Agama Hindu, Sudah Dapat Izin Paundra?

Putri Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri pindah agama Hindu, apakah sudah mendapatkan izin dari GPH Paundrakarna, sang anak?

UU PDP Jaminan Kejelasan Hukum Korban Pinjol

UU PDP bisa mengatur dengan kekuatan hukum yang jelas tentang warga harus mengadu ke mana atau kepada siapa ketika menjadi korban kebocoran data pribadi.

Kehebohan Beragama Belum Menjadi Jalan Kebudayaan

Kehebohan beragama belum menjadi jalan pembebasan menuju kerja bersama seluruh elemen bangsa mewujudkan peradaban dan kehidupan yang lebih baik di semua aspek kehidupan.

10 Berita Terpopuler : Kera Serbu Rumah - Resepsi Boleh Ada Penyanyi

Serangan kera liar di permukiman warga Kebakkramat hingga aturan resepsi pernikahan di Solo masuk daftar 10 berita terpopuler Solopos.com pagi ini.

Cakupan Vaksinasi Tinggi, Inggris Masih Diamuk Corona

Amukan corona di negara ini memicu kekhawatiran terlebih Inggris menjadi salah satu negara yang cakupan vaksinasinya sudah termasuk tinggi.

Solo Gencarkan Digitalisasi Sistem Pendidikan Menuju Era Industri 4.0

Bidang pendidikan dituntut mengembangkan sistem pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya Jawa berbasis TI menuju smart education.