Jokowi Tegaskan Laporan Keuangan WTP Bukan Prestasi Tapi Kewajiban

Presiden Jokowi mengistruksikan laporan keuangan WTP menjadi standar pemerintah.

Solopos.com, BOGOR — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat. Oleh sebab itu, Jokowi menekankan laporan keuangan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bukanlah sebuah prestasi.

Promosi BRI Sambut Baik Keputusan OJK Hentikan Restrukturisasi Kredit Covid-19

“WTP bukanlah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban kita dalam menggunakan APBN,” kata Presiden Jokowi dalam acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12/2017).

Jokowi menandaskan kepercayaan rakyat tersebut diperoleh dengan menunjukkan setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai tanggung jawab sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat.

“Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarang pertangungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan itu sebagai kegiatan tahunan, kegiatan rutin tahunan lalu semuanya menganggap gampang saja,” kata Presiden Jokowi.

Jokowi menambahkan saat pemerintah pusat menerima hasil Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016, dirinya mengingatkan hal itu adalah hasil kerja keras seluruh pihak beserta lembaga yang menggunakan uang rakyat. “Kerja keras yang tidak boleh berhenti begitu saja melainkan harus terus-menerus kita lakukan,” katanya.

Presiden menekankan seluruh pihak agar tidak begitu saja berpuas diri dengan pernyataan bahwa pada 2016 menjadi saat kali pertama predikat WTP diterima Pemerintah Pusat setelah 12 tahun.

“Sekali lagi, itu harus jadi sebuah standar bagi kita semuanya. Tentu saya juga perlu saya ingatkan kepada semuanya bahwa kementerian dan lembaga pemerintahan bahwa mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup, tidak cukup,” katanya.

Ia menegaskan, hal yang terpenting yakni harus benar-benar dipastikan tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi.

“Ini perlu digarisbawahi. Maksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu sampai hilir, ini segera. Saya sudah perintahkan mulai dari e-planning, e-budgeting, perpres sedang disiapkan,” katanya.

Menurut dia, kalau sistem itu berjalan, ia meyakini semuanya akan menjadi transparan, mudah dipertanggungjawabkan, dan tidak ada ruang untuk “bermain-main” dengan APBN.

“Saya minta setiap kementerian dan lembaga pemerintahan, pengguna APBN agar terbuka dengan BPK. Karena BPK itu mitra kita memastikan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.