Jokowi Restui Airlangga Gantikan Setya Novanto, Golkar Tak Merasa Diintervensi

Langkah Presiden Jokowi yang merestui menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menggantikan Setya Novanto dianggap bukan intervensi.

Solopos.com, JAKARTA -- Wasekjen Partai Golkar Ace Hasan Sadzily menyatakan bahwa restu yang diberikan Presiden Jokowi kepada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto untuk maju dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar bukanlah bentuk intervensi politik.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

"Saya kira restu Presiden ini telah diberikan, dan tentu Bapak Presiden tidak bermaksud intervensi proses politik internal PG," kata Ace di Kompleks Parlemen, Selasa (28/11/2017).

Dia juga menilai langkah Airlangga meminta restu kepada Jokowi sudah tepat. Pasalnya, Airlangga merupakan bawahan Ppresiden yang bertanggung jawab kepada Presiden.

"Sebagai pembantu Presiden, tentu etikanya Airlangga harus mendapatkan persetujuan Pak Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena bagaimana pun posisi beliau sebagai menteri dan didukung menjadi Ketum PG tentu harus mendapatkan restu Presiden," katanya.

Terkait kasus Novanto, Ace mengaku sampai saat ini belum mengetahui kepastian sikap Novanto, bersedia mundur atau tidak dari kursi ketua umum. "Saya belum tahu tentang posisi terakhir, apakah Pak SN akan mundur sebagai ketum DPP Partai Golkar,” ujarnya.

Hanya saja dia menegaskan bahwa sebaiknya di tengah desakan dari internal yang begitu kuat, sebaiknya lebih elegan dengan sikap kenegarawannnya untuk mundur sebagai ketum.

Airlangga sebelumnya dilaporkan sudah mengantongi restu dari Jokowi atas pencalonannya sebagai ketua umum Golkar dalam munaslub. Dukungan itu diketahui oleh Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui sambungan telepon dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

“Airlangga Hartarto kemarin sudah bertemu presiden berdasarkan pembicaraan saya melalui telepon dengan Pak Pratikno menyatakan bahwa presiden mendukung penuh Pak Airlangga Hartarto untuk maju di Munaslub,” ujarnya.

Sejumlah petinggi Golkar akhir-akhir ini terus menyuarakan agar digelar Munaslub untuk mengganti posisi Novanto meski sidang pleno DPP telah menunjuk Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum.