Solopos.com, JAKARTA—Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak menyetujui wacana kader yang menjadi menteri harus keluar dari partai politik. Kondisi ini dinilai sebagai tantangan pertama bagi Joko Widodo (Jokowi).
Sebagai presiden terpilih, Jokowi saat ini sedang merancang pondasi awal untuk pembentukan bangunan kabinetnya nanti. Dengan munculnya perbedaan-perbedaan pendapat ini, Jokowi ditantang untuk meyakinkan para pimpinan parpol tentang komitmen koalisi non transaksional yang telah disepakati sebelumnya.
Promosi BRI Borong 12 Penghargaan 13th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2024
“Itu tantangan pada Jokowi untuk meyakinkan kepada pimpinan parpol bahwa komitmen tanpa transaksional dalam koalisi. Di antaranya adalah bagaimana menteri dan parpol harus dipilah. Supaya tidak ada konflik kepentingan,” ujar pengamat politik dari UGM, Arie Sujito, dikutip detikcom, Kami (14/8/2014).
Menurutnya, menteri tidak boleh lagi terganggu dengan agenda-agenda partisan yang bisa mengarah pada kecurigaan publik. Apalagi selama ini ada sinisme rakyat terhadap perilaku partai politik yang tercermin dari penyalahgunaan kekuasaan menteri karena didekte oleh kepentingan parpol.
“Masa lalu, kasus korupsi di kementerian rata-rata berakar karena pimpinan parpol menjadi menteri,” imbuhnya.
“Jokowi berupaya mencegaj itu tidak terulang. Jika menteri kerja dengan benar, maka citra pemerintah baik dan berhasil,” kata Arie.
Keberhasilan pemerintah nantinya bukan hanya menguntungkan Jokowi tapi parpol. Lagipula, saat ini menjadi momentum yang tepat untuk perubahan sinisme terhadap partai politik.
“Perlu diingat menteri itu pembantu presiden dalam melayani rakyat. Menteri itu bukan agen mencari keuntungan materi untuk parpol. Jadi sejak awal jokowi mencegah terjadinya potensi buruk seperti masa lalu,” ulasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
