JOKOWI PRESIDEN : Lindungi Lahan Gambut, Greenpeace Desak Presiden Cabut Izin Perkebunan Sawit

Solopos.com, JAKARTA – Greenpeace Indonesia mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melindungi lahan gambut dan tidak mengeluarkan izin pengelolaan kepada perusahaan perkebunan sawit.

“Dengan adanya kebijakan larangan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan skala besar di lahan gambut tersebut maka dapat mencegah kebakaran hutan dan polusi udara,” kata Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting, di Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Promosi Cuan saat Ramadan, BRI Bagikan Dividen Tunai Rp35,43 Triliun

Untuk mencegah kebakaran hutan dan polusi udara ini, kata dia, pemerintah harus mencabut izin hutan tanaman industri dan usaha perkebunan sawit skala besar di lahan-lahan gambut tersebut.

“Selama ini, pemerintah berupaya keras mengantisipasi kebakaran dan polusi udara tersebut, namun upaya tersebut selalu sia-sia karena tetap saja terjadi kebakaran hutan skala besar dan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Padahal, kata dia, untuk mengantisipasi kebakaran hutan tersebut cukup mudah. Pemerintah cukup melindungi lahan gambut dan tidak lagi memberikan izin usaha perkebunan serta mencabut izin usaha perkebunan yang ada di lahan gambut tersebut.

Menurut dia, seluruh lahan gambut di Indonesia menyimpan karbon yang sangat tinggi mencapai 60 miliar ton atau setara karbon yang dikeluarkan oleh transportasi dunia selama empat tahun.

“Pemadaman api di lahan gambut tidak bisa diatasi karena lahan ini bisa terbakar sampai ke dalam, sehingga apinya tidak kelihatan tetapi mengeluarkan asap putih,” ujarnya.

Ia mengatakan, lahan gambut banyak digunakan untuk perkebunan sawit dan lahan ini merupakan lapisan-lapisan vegetasi yang bertumpuk, tertimbun, membusuk selama ribuan tahun yang kaya bahan organik.

“Ketika lahan gambut mengering maka menjadi santapan api yang paling mudah dan menyebar ke hutan atau lahan yang mengering selama musim kemarau ini,” ujarnya.