JOKOWI PRESIDEN : Janjikan Perbaikan Birokrasi, Jokowi Ajak Investasi

Solopos.com, JAKARTA — Calon presiden terpilih dalam Pilpres 2014 Joko Widodo mengajak kalangan pengusaha segera menanamkan investasi pada sektor produktif. Dia berjanji, pemerintahan barunya bersama calon wakil presiden terpilih Jusuf Kalla akan serius memperbaiki birokrasi perizinan hingga perbaikan infrastruktur.

“Jangan simpan uang di bawah bantal, deposito. Gunakan untuk produksi secepat-cepatnya, ini kesempatan, kita serius memperbaiki,” katanya saat berpidato dalam acara peluncuran buku Roadmap Perekonomian Apindo di Jakarta, Kamis (18/9/2014) malam.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dalam acara yang dihadiri pengusaha dari seluruh Indonesia itu, Jokowi mengingatkan pengusaha dalam negeri agar tidak terlambat memanfaatkan peluang investasi. Investasi, menurutnya perlu ditanamkan dari sekarang.

Dia berjanji, sejumlah perbaikan birokrasi akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK, terutama untuk memacu pertumbuhan ekonomi. “Yang punya deposito ditarik, gunakan itu untuk investasi, jangan terlambat, jangan keduluan yang lain,” pintanya.

Sempitnya ruang fiskal RAPBN 2015 diakuinya menjadi tantangan berat Jokowi-JK dalam memulai pemerintahan. Beban subsidi yang mencapai Rp433 triliun hasil Badan Anggaran DPR diakuinya sangat memberatkan pemerintahan ke depan.

Tetapi Jokowi melihat ada ruang yang bisa dimanfaatkan untuk memperlebar ruang fiskal dengan mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM), penghematan anggaran, dan meningkatkan penerimaan pajak.

BBM Naik Rp3.000
Apindo, kata Jokowi, mengusulkan kenaikan harga BBM bersubsidi Rp3.000/liter. Kenaikan harga itu ditaksir bisa menghemat anggaran sekitar Rp100 triliun. Hasil penghematan anggaran itu selanjutnya bisa dialihkan untuk sektor produktif dan pembangunan infrastruktur.

Penghematan, menurut Jokowi, juga bisa dilakukan dengan memotong separuh biaya operasional. Pemerintah dalam RAPBN 2015 menganggarkan biaya yang mencapai Rp30 triliun dan anggaran rapat Rp18 triliun. “Saya lihat yang kecil-kecil kalau dikumpulin banyak sekali, biaya kantor, saya pernah walikota, gubernur jadi hafal,” jelasnya.

Ia mencontohkan Pemprov DKI Jakarta bisa mengumpulkan Rp4,2 triliun setelah melakukan penghematan anggaran biaya peralatan kantor. “Dengan penghematan bisa mendapatkan ruang fiskal lebih besar,” jelasnya.

Hal yang terpenting dalam upaya memperlebar ruang fiskal, lanjut Jokowi, adalah dengan memperbesar penerimaan pajak. Ia meminta pengusahaa taat bayar pajak karena sudah mendapatkan income sehingga kewajiban harus dilaksanakan.

“Jangan takut, pengusaha kalau bicara pajak diam semua. Ya jangan begitu, artinya sudah dapat keuntungan, income harus bayar pajak,” jelasnya.

Sedangkan soal perizinan, Jokowi mengakui kini masih banyak tumpang tindih di tingkat kementerian. Pemerintahan baru, janjinya, akan memperbaiki dan mempermudah perizinan menjadi satu pintu seperti yang dilakukan ketika menjabat wali kota dan gubernur.

“Saya dulu buat one stop service di Solo, di sini belum bisa sempurna. Kalau diawasi terus saya yakin jadi budaya kerja asal sistem dibangun,” ujarnya penuh percaya diri.