Solopos.com, JAKARTA – Pengurus Partai Golkar menyatakan partai berlambang pohon beringin itu mengambil keputusan menjadi penyeimbang pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Wakil Sekjen Partai Golkar Lalu Mara Satria Wangsa menegaskan bagi Golkar, posisi ini penting dalam demokrasi politik. “Sebagai penyeimbang, bukan berarti tujuannya menjegal pemerintah. Tapi lebih menjaga pemerintah untuk selalu berada dalam track yang benar,” ujar Lalu Mara, Senin (25/8/2014).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Keberadaan parpol penyeimbang menurut Lalu Mara justru menguntungkan Jokowi-JK. Sebab presiden/wapres terpilih itu nantinya tidak lagi perlu repot menjalin komunikasi politik dengan 10 parpol.
“Ini cukup dengan dua kelompok saja yang tentunya diwakili oleh pimpinan koalisi. Ini akan sangat membantu, efisien, dan tentunya memperkuat sistem presidensial,” sambungnya.
Sedangkan bagi Golkar, berada di luar pemerintahan bukan berarti meninggalkan pekerjaan bagi masyarakat.
“Golkar tidak meninggalkan doktrin karya kekaryaan. Golkar tetap bekerja untuk rakyat, hanya bedanya, mungkin tidak diwakili di kabinet saja,” ujar Lalu Mara.
Pada bagian lain, Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di daerah sudah melaporkan sikap politiknya terkait posisi partai selama lima tahun ke depan.
Mayoritas pengurus meminta DPP segera memutuskan pilihan politik tetap berada di koalisi Merah Putih atau memilih mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla
“Ada yang menghendaki tetap di koalisi Merah putih, kedua menghendaki ke pemerintahan baru dan ketiga menyerahkan kebijakan koalisi kepada pengurus pusat,” kata Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PPP Zarkasih Nur, Minggu (24/8/2014).
Dalam laporan yang diterima Sekjen PPP Romahurmuziy, menurut Zarkasih, didominasi keinginan pengurus daerah agar DPP memutuskan segera sikap politik sebelum Jokowi-JK dilantik sebagai presiden/wapres.
“Ada yang berpendapat PPP lebih afdol bersama Jokowi-JK karena bisa berpartisipasi langsung membangun negeri. Tapi ada yang ingin menjadi oposisi sebagai bagian dari demokrasi politik,” sambungnya.
Pembahasan koalisi menurut Zakarsih harus dibicarakan oleh pengurus harian DPP, pimpinan Majelis Syari’ah, pimpinan Majelis Pertimbangan, pimpinan Majelis Pakar, serta pimpinan Mahkamah Partai PPP. Zakarsih berpendapat posisi mendukung pemerintah ataupun menjadi penyeimbang di parlemen sama-sama bermanfaatnya.
Yang pasti PPP, kata dia, harus optimal ketika memutuskan sikap politik selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
