Harianjogja.com, JOGJA-Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin siap jika diminta untuk dijadikan menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Menurut Din, menteri merupakan hak prerogratif presiden. Namun Din tertarik dengan selogan zaken kabinet yang sering didengung-dengungkan. Namun tidak sebatas profesional secara keilmuan namun juga profesional dalam managerial.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Muhammadiyah, kata Din, memiliki banyak kader profesional yag sudah tersebar di Indonesi dan disegala bidang.
Zaken kabinet merupakan kabinet yang menteri-menterinya dipilih dari dari kalangan profesional atau non-partai. Sejauh mana kesiapan Din Syamsudin jika diminta menjadi menteri, “Termasuk saya siap,” tegas Din.
Hanya, dari pengalaman yang ada, kata Din, yang menjadi menteri biasanya dari posisi wakil PP Muhammadiyah. Kendati demikian kader Muhammadiyah jika ditunjuk harus melalui rapat bersama-sama.
“Kalau ada [penunjukan menteri untuk dirinya] maka etika Muhammadiyah yang harus dibacakan dalam rapat,” ucap Din.
Din Syamsudin tahun depan tidak dapat dipilih kembali dalam pemilihan ketua umum PP Muhammadiyah. Rencananya dia akan lebih santai dan mengurus Cabang Muhammadiyah di Jakarta setelah periode selaku ketua PP Muhammadiyah berakhir.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
