Presiden Jokowi menilai Indonesia terlalu banyak guru normatif, seperti guru PPKN, bahasa Indonesia, dan agama.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan kurikulum dan sistem pendidikan Indonesia yang tidak kunjung melakukan adaptasi. Bahkan, Presiden berkomentar tentang terlalu banyaknya “guru normatif” di sekolah kejuruan.
Promosi BRI Kantor Cabang Sukoharjo Salurkan CSR Senilai Lebih dari Rp1 Miliar
Keluhan itu dia sampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2017, Selasa (28/11/2017) malam. Presiden mengatakan sekolah menengah kejuruan membutuhkan perombakan masif.
“Guru kita 80% lebih guru normatif, harusnya itu guru skill, keterampilan bagi anak kita untuk memperkuat diri mereka. Guru normatif itu guru PPKN, guru bahasa Indonesia, guru Agama, apa lagi?” tuturnya. Dia menyebutkan, pendidikan Indonesia ke depan juga harus berubah total dan tidak lagi hanya berdasarkan pada aspek normatif dan rutinitas. Pasalnya, Jokowi memaparkan tantangan saat ini sudah berubah total sehingga anak-anak Indonesia semestinya harus dihadapkan pada tantangan belajar yang ada. “Jadi sekarang itu problem based learning, anak-anak sering dihadapkan pada tantangan bagaimana cari solusi, bukan hapalan,” ungkap Presiden. Selain itu, Jokowi mengatakan Pemerintah akan memperbesar anggaran riset untuk memperdalam aspek inovasi. Inovasi tersebut, lanjutnya, harus konkret dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Jokowi kembali mengatakan, universitas sudah lebih dari 30 tahun tidak berubah. “Bertahun-tahun fakultasnya itu saja, jurusannya itu saja. Fakultas Ekonomi jurusannya studi pembangunan, akuntansi, manajemen, nggak ada jurusan digital ekonomi, jurusan retail tidak ada, jurusan toko online tidak ada.”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
