Solopos.com, BOGOR — Calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan akan mengeluarkan tiga kartu baru bila terpilih untuk periode 2019-2024.
Hal itu disampaikan Jokowi saat berpidato dalam Konvensi Rakyat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019) malam. Tiga kartu yang ditawarkan Jokowi adalah Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja.
Promosi Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 2230:2019 BCMS
Jokowi mengatakan Kartu Sembako Murah untuk melengkapi sejumlah program bantuan sosial yang sudah diterapkan saat ini. ”Program PKH, Program Keluarga Harapan dan ranstra [beras sejahtera] akan saya perkuat dengan Program Kartu Sembako Murah seperti ini. Nanti ada Kartu Sembako Murah seperti ini,” kata Jokowi sambil mengangkat contoh kartu.
Bila melihat APBN 2019 sebagaimana Solopos.com kutip dari laman Kementerian Keuangan, kemenkeu.go.id, anggaran untuk PKH pada 2019 adalah Rp34,3 triliun untuk 10 juta keluarga. Program untuk warga miskin juga berupa bantuan pangan nontunai (BPNT) senilai Rp20,8 triliun untuk 15,6 juta keluarga. Anggaran PKH dan BPNT itu masuk dalam anggaran perlindungan sosial senilai Rp387,3 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 8,5%-9,5%.
”Memperkuat Program Keluarga Harapan melalui peningkatan besaran manfaat [bersyarat] dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat. Sasaran Bantuan pangan nontunai ditingkatkan bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat,” tulis Kemenkeu dalam Buku Informasi APBN 2019 yang dikutip Solopos.com.
Jokowi juga menjanjikan KIP Kuliah. Saat ini KIP baru diterapkan sampai tingkat SMA/SMK. Bila melihat APBN 2019, sudah ada program bantuan untuk mahasiswa yaitu Program Bidik Misi. Pada 2019, anggaran Program Bidik Misi Rp4,9 triliun untuk 471.800 mahasiswa. Artinya bila dirata-rata satu mahasiswa penerima Bidik Misi mendapatkan bantuan Rp10,38 juta/tahun. Sedangkan untuk KIP diterima 20,1 juta siswa SD sampai SMA/SMK dengan anggaran total Rp11,2 triliun.
Jokowi juga ingin meluncurkan Kartu Pra-Kerja untuk membantu para pencari kerja maupun mereka yang ingin berganti pekerjaan. ”Kartu Pra Kerja akan kita luncurkan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi, meningkatkan atau memberikan pelatihan bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja dan akan berganti pekerjaan,” kata Jokowi.
Dalam APBN 2019 disebutkan anggaran vokasi dialokasikan Rp16,8 triliun. Anggaran itu berada di sejumlah kementerian seperti Kemenaker, Kemenristekdikti, Kemenpar, Kemenhub, Kemendikbud, dan Kemenperin.
Di Kemenaker disebutkan program yang dijalankan seperti pelatihan 235.000 tenaga kerja, sertifikasi 526.000 tenaga kerja pembangunan sarpras. Di Kemenristekdikti ada program bantuan pelatihan/sertifikasi 3.000 mahasiswa dan pendidikan vokasi untuk 127.800 mahasiswa.
Sedangkan di Kemenhub ada program diklat vokasi di 26 lembaga diklat untuk 491.000 orang dan di Kemendikbud ada diklat tenaga kerja industri kompeten dengan sistem 3 in 1 untuk 70.000 orang hingga Pilot Project Learning Factory berbasis Industri 4.0.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
