Jokowi Dikritik Soal KPK, PDIP Mengaku Tak Tinggal Diam

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sasaran kritik tajam sejumlah pihak atas keputusannya menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) oleh DPR. PDIP sebagai pengusungnya pun pasang badan.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengaku tidak bisa tinggal diam jika personal Presiden Jokowi telah diserang terkait pro-kontra terhadap KPK. Sebab, menurut Hasto, penyerangan terhadap personal Jokowi sebagai bentuk mendiskreditkan presiden.

Promosi Apresiasi dan Berdayakan AgenBRILink, BRI Bagikan Hadiah Mobil serta Emas

“Kami mengkritik keras mereka-mereka yang menggunakan hal (hinaan, red) tersebut sebagai upaya mendiskreditkan presiden,” kata Hasto, Minggu (15/9/2019).

Hasto mengaku hal itu yang mendasari dirinya akhirnya hingga angkat bicara soal polemik KPK. Terlebih Hasto menyebut mendapat informasi soal adanya media massa tertentu yang menampilkan karikatur bergambar Jokowi dan Pinokio. Menurutnya apa yang dilakukan media tersebut tidak etis.

“Sebenarnya dari aspek etika, tidak memenuhi ketentuan sopan santun itu,” ujarnya.

PDIP sendiri dikatakan Hasto, berpandangan jika Jokowi telah bertindak tepat terkait revisi Undang-Undang KPK. Hasto mengkalim bahwa sepengatahuan pihaknya Jokowi telah melakukan dialog dengan KPK secara intens. Hanya, pada saat bersamaan juga mengharapkan adanya kepastian hukum agar KPK sebagai lembaga kekuasaan yang tanpa batas seperti dikatakan Hasto itu memiliki mekanisme check and balance.

Karena itu, lanjut Hasto, tidak lagi ada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dengan tergesa-gesa dan tidak lagi ada penyadapan yang dilakukan KPK tidak sesuai prosedur. Pasalnya, menurut Hasto kekinian penyadapan yang dilakukan KPK bisa dipakai karena kepentingan-kepentingan politik tertentu.

“Siapa yang memastikan presiden tidak disadap (KPK, red)? Siapa yang memastikan wakil presiden tidak disadap? Sampai sekarang kita tak jelas,” ungkapnya.

“Jadi kami berikan dukungan sepenuhnya kepada presiden. Pak Jokowi tidak sendirian. Pak Jokowi itu sebelum mengambil keputusan itu beliau mempertimbangkan dengan dalam, mendengar masukan dari banyak pihak,” katanya.

Menurutnya, ketika presiden telah mengambil keputusan itu, artinya pertimbangannya sangat matang dan itu semua didedikasikan bagi upaya suci untuk memberantas korupsi itu dengan benar, bukan dengan melanggar hukum, tandas Hasto Kristiyanto komentari polemik pro-kontra KPK.