JOKOWI CAPRES: Rudy: Pembisik Puan Maharani Harus Dipotong!

Solopos.com, SOLO — F.X. Hadi Rudyatmo atau Rudy yang mundur dari jabatan Ketua DPC PDIP Solo menolak keras Puan Maharani menjadi cawapres mendampingi Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2014. Rudy menuding pembisik-pembisik di sekitar Puan sebagai penyebab munculnya nama putri Megawati Soekarnoputri itu dalam bursa cawapres.

“Saya menyayangkan pembisik-pembisik Mbak Puan. Munculnya Mbak Puan jadi cawapres itu kalau tidak ada pembisik-pembisik itu tidak mungkin. Pembisik yang tidak baik itu harus dipotong,” tegas Rudy, sapaan akrabnya, saat ditemui wartawan seusai membuka acara di SMPN 1 Solo, Sabtu (17/5/2914) siang.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Wali Kota Solo itu menyarankan DPP PDIP mencari cawapres lain di luar partai berlambang banteng moncong putih itu. “Saya atas nama pribadi menolak keras Mbak Puan [Puan Maharani] menjadi cawapres yang akan mendampingi Pak Jokowi.”

Menurut Rudy, DPP harus memahami PDIP hanya memperoleh suara 18%. Ketika Jokowi sudah jadi calon presiden (capres) PDIP, Rudy berharap mestinya cawapresnya tidak boleh dari partai yang sama. Cawapres pendamping Jokowi itu, imbuh dia, harus dari partai anggota koalisi atau di luar pun tidak persoalan asal disetujui partai anggota koalisi.

Ketika ditanya apakah penolakan Puan menjadi salah satu alasan pengunduran dirinya, Rudy menampiknya. Sebenarnya banyak persoalan yang menjadi alasan Rudy mundur dari jabatan Ketua DPC. Namun, yang muncul dipermukaan hanya kegagalan Rudy meloloskan calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi Jateng, Didit, asal Serengan, padal pileg 2014 dan Windu Winarso pada pileg 2009.

Rudy berani menjamin pernyataannya menolak Puan Maharani jadi cawapres itu akan dikabulkan Ketua Umum PDIP. Bahkan, Rudy siap mendapatkan sanksi dari DPP bila pernyataannya dianggap salah.

“Kalau [Puan] tetap dicalonkan, saya jamin tidak. Saya sudah bicara menolak, tentunya tidak usahlah Mbak Puan jadi cawapres. Jadi Ketua DPP dulu saja, ketua DPP hlo bukan Ketua umum hlo ya. Kalau PDIP mimpi pengin punya presiden, ya, jangan Mbak Puan yang jadi cawapresnya. Alternatif lain, ya, tergantung Pak Jokowi yang mau menentukan. Saya kira tidak perlu bicara sipil atau militer, tetapi berpegang pada UUD 1945, bahwa semua boleh dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi presiden,” urainya.