JOKOWI CAGUB DKI: Jokowi Diingatkan Jaga Komitmen Tetap di Solo

KOMITMEN -- Pasangan Jokowi dan Rudy saat hendak mendaftar untuk Pilkada Kota Solo beberapa waktu lalu. Sejumlah partai pengusung pasangan ini menyatakan keberatan dengan pilihan Jokowi untuk terjun dalam pertarungan Pilkada DKI dan mengingatkan komitmennya untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai Walikota Solo. (JIBI/SOLOPOS/Sunaryo Haryo Bayu)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua DPD PAN Kota Solo, Umar Hasyim menilai Jokowi tidak menepati janjinya saat akan mencalonkan diri sebagai Walikota Solo tahun 2010 lalu bahwa akan menyelesaikan tugasnya hingga akhir masa jabatan. Ditambahkan Wakil Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Politik (Infokompol) DPD PAN Kota Solo, Muhammad Al Amin, partainya bersikukuh mempertahankan Jokowi tetap di Solo. ”Sebab PAN merupakan Parpol yang menjalin komitmen dengan Jokowi dalam menjalankan pemerintahan Kota Solo 2010-2015. Dengan dukungan PAN saat Pilkada 2010, tersebut perolehan suara bagi Jokowi menyentuh 90%,” tandasnya. Menurut Al Amin, sikap nggondheli tersebut disepakati secara resmi dalam rapat harian DPD PAN Kota Solo, Minggu (18/3/2012) malam.

”Saat itu kami mendukung Jokowi karena yakin pada komitmennya menjalankan pemerintahan selama lima tahun,” katanya. Mengenai Jokowi maju calon Gubernur DKI Jakarta, PAN Solo menurutnya cukup memahami hal itu merupakan amanat Parpol yang dinaunginya, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Meski demikian, dia berharap Jokowi lebih memilih melaksanakan amanat konstituen di Solo.

Sikap berbeda diambil DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo yang juga menjadi pendukung Jokowi dalam Pilkada Kota Solo 2010 lalu. Ketua DPD PKS Solo, Sugeng Riyanto menyatakan pihaknya tidak bisa mengintervensi keputusan Jokowi. Bahkan Sugeng menyatakan PKS Solo mengapresiasi langkah tersebut. “Kami tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah ini. Silakan Pak Jokowi dicalonkan sebagai Gubernur DKI,” kata Sugeng.

Pencalonan Jokowi oleh DPP PDIP, menurut Sugeng merupakan urusan internal Parpol tersebut. Pihaknya menilai hal itu sebagai sebuah dinamika politik. Dalam hal ini, PKS tidak memiliki kewenangan untuk mencegah meskipun pernah menjadi partai pendukung Jokowi-Rudy dalam Pilkada Kota Solo 2010 lalu. Sugeng menceritakan saat itu PKS turut mengusung Jokowi sebagai walikota di periode kedua lantaran prestasinya di periode pertama cukup bagus. “Saat itu memang tidak ada klausul bahwa Pak Jokowi harus menyelesaikan tugasnya sampai masa jabatannya selesai,” katanya.

Namun dikatakan Sugeng, jika pada akhirnya Jokowi berhasil terpilih menjadi Gubernur DKI, seharusnya ada komunikasi dengan Parpol-Parpol lain yang pernah menjadi pendukungnya. Khususnya menyangkut bagaimana nasib Kota Solo ke depan jika ditinggalkan Jokowi. “Dalam hal ini, Pak Jokowi tentunya punya tanggung jawab terhadap pembangunan Kota Solo ke depan tanpa beliau. Dan menurut saya, hal itu perlu dikomunikasikan oleh PDIP kepada Parpol-Parpol lainnya yang pernah mendukung Pak Jokowi dalam Pilkada kemarin,” pungkasnya.