Solopos.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak konsisten dalam memangkas birokrasi karena justru mengangkat 12 orang wakil menteri. Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menolak anggapan jika kehadiran wamen merupakan sikap Jokowi yang tidak konsisten untuk memangkas birokrasi.
Padahal seusai dilantik menjadi presiden, Jokowi berjanji akan mengurangi jumlah eselon yang terlalu banyak demi mempercepat kinerja.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Kita kasih kesempatan para menteri dan para wamen ini bekerja. Kita harus lihat dan berikan waktu menteri dan wamen ini untuk bisa melakukan terobosan-terobosan dan inovasi yang kreatif dan cerdas untuk bisa menyelesaikan PR [pekerjaan rumah] di kementeriannya,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10/2019).
Puan menilai dilantiknya wamen yang lebih banyak dibandingkan periode pertama Jokowi bukan sebagai bagi-bagi kursi untuk mereka yang belum dapat jatah. Pada periode pertama, Jokowi hanya memiliki 3 wamen, tapi kali ini ada 12.
Dia meyakini Presiden sudah mempertimbangkan urgensinya sesuai beban di kementerian yang sangat besar. Itulah sebabnya seorang menteri perlu memiliki wamen dan tidak semua kementerian memilikinya.
Terkait kekecewaan partai kecil anggota koalisi yang tak dapat jatah menteri, Puan mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah meminta maaf kepada partai pengusungnya yang tidak dapat jatah menteri atau wakil menteri.
Puan mengatakan bahwa tidak mungkin keinginan semua orang bisa diakomodasi. Mereka yang dipilih menjadi menteri dan wakil menteri (wamen) karena memiliki kapabilitas dan bisa bekerja sama dengan dengan Presiden.
“Jadi membangun bangsa itu kan tidak harus di kabinet. Bisa di tempat yang lain,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
