Joko Anwar Sebut Pemutaran Film G30S/PKI di TV Tidak Tepat

Joko Anwar menyebut pemutaran film G30S/PKI di televisi sebagai tindakan yang tidak tepat.

Solopos.com, SOLO – Sutradara kenamaan, Joko Anwar menyebut pemutaran film G30S/PKI di televisi merupakan hal yang kurang tepat. Pasalnya, ada banyak adegan kekerasan yang tidak layak ditonton, khususnya oleh anak-anak di film tersebut.

Promosi Keturunan atau Lokal, Mereka Pembela Garuda di Dada

Kendati demikian, Joko tidak melarang pemutaran film tersebut. Sebab, film G30S/PKI sarat akan unsur sejarah yang layak ditonton. “Jangan dilarang kalau mau diputar. Sah-sah saja kan kalau mau menonton film itu. Tapi, sebaiknya jangan ditayangkan di televisi begitu. Kan banyak adegan kekerasan nyata yang enggak cocok ditonton sama anak-anak,” ungkapnya dalam talkshow Bincang Spesial bersama radio Solopos FM, Jumat (29/9/2017).

Sutradara Pengabdi Setan itu menilai semua film tentu memiliki adegan kekerasan dalam porsi yang berbeda. Namun, menurutnya adegan kekerasan di film bergenre sejarah itu terlalu banyak dan tidak nyaman ditonton. “Semua film pasti ada unsur kekerasannya. Film horor juga. Tapi, kalau di G30S/PKI itu kan terlalu banyak. Jadi, kalau mau ya nonton bareng saja. Enggak usah sampai disiarkan di televisi,” tandasnya.

Seperti diketahui, film G30S/PKI itu ditayangkan di stasiun televisi TV One, Jumat malam. Sebelumnya, wacana pemutaran film itu memang menuai pro-kontra, khususnya di dunia maya.

Dikutip dari Wikipedia, film Penghianatan G30S/PKI disutradarai dan ditulis oleh Arifin C. Noer, diproduseri oleh G. Dwipayana, dan dibintangi Amoroso Katamsi, Umar Kayam, dan Syubah Asa. Diproduksi selama dua tahun dengan anggaran sebesar Rp 800 juta kala itu, film ini disponsori oleh pemerintahan Orde Baru Soeharto.

Film ini dibuat berdasarkan pada versi resmi menurut pemerintah kala itu dari peristiwa Gerakan 30 September atau G30S (peristiwa percobaan kudeta pada tahun 1965) yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, yang menggambarkan peristiwa kudeta ini didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI.

Televisi milik pemerintah, TVRI, diwajibkan menayangkan film ini setiap tahun pada 30 September malam saat pemerintahan Soeharto. Film ini juga diperintahkan menjadi tontonan wajib bagi siswa sekolah di Indonesia, walaupun memperlihatkan adegan-adegan yang penuh kekerasan berlebihan. Peraturan ini kemudian dihapuskan sejak jatuhnya Soeharto.