JK: Indonesia Tak akan Punah, Siapapun Presidennya
Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Antara)

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengomentari pernyataan calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto bahwa Indonesia akan punah apabila pasangan itu tidak terpilih sebagai pemimpin ke depan.

Menurut Wapres JK, siapapun yang nanti memimpin Indonesia setelah Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 akan menjamin keberlangsungan Indonesia. Hal itu menepis pernyataan bahwa Indonesia akan punah jika Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019.

“Siapapun yang memerintah tidak akan Indonesia punah, siapapun, karena kita semua bersama-sama ingin membangun bangsa ini, tidak ada yang ingin mencelakakan bangsa ini, siapapun,” katanya, di Kantor Wakil Presiden, Kamis (20/12/2018).

Apa lagi, kata dia, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpilih kembali. Visi Indonesia harus lebih maju. “Kalau Pak Jokowi menang pasti juga keinginannya ingin bangsa ini maju, dan tidak ada seperti itu [Indonesia punah],” lanjut Wapres Kalla.

Sebelumnya,  Prabowo Subianto menyebut Indonesia bakal punah jika dirinya dan calon wakil presiden Sandiaga Uno tak terpilih dalam kontestasi Pilpres 2019. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12/2018) lalu.

“Jadi saudara, sudah dikatakan, kita merasakan getaran rakyat, kita merasakan rakyat ingin perubahan, rakyat ingin perbaikan, rakyat ingin pemerintah yang bersih dan tidak korupsi. Betul? (Betul). Karena itu kita tidak bisa kalah. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah, negara ini bisa punah. Karena elite Indonesia selalu mengecewakan, selalu gagal menjalankan amanah dari rakyat Indonesia," kata Prabowo.

Dalam pidato itu, yang menjadi dasar argumen Prabowo adalah kasus korupsi di Indonesia yang sudah cukup parah. Namun, Wapres Kalla menyebut saat ini penanganan masalah korupsi di Indonesia adalah yang paling keras di dunia.

“Kalau dari segi penindakan, ada 9 menteri yang masuk penjara, ada 19 gubernur masuk penjara, ada puluhan bupati, pejabat dan sebagainya, ada puluhan, itu luar biasa, salah satu tindakan antikorupsi yang menurut saya yang terkeras di antara negara-negara di dunia ini,” katanya.

Dia pun menjelaskan, dengan maraknya penangkapan koruptor tersebut efeknya isu korupsi makin besar pula. Sebelumnya, tidak demikian sehingga seolah kasus korupsi lebih sedikit dari saat ini.

“Ini [isu korupsi] makin besar karena makin banyak orang ditangkap, tidak berarti makin banyak korupsi. Karena makin intensifnya gerakan antikorupsi, makin kelihatan siapa koruptor,” kata Prabowo.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom