Solopos.com, DENPASAR — Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar bersama Ditreskrimsus Polda Bali mengamankan ribuan obat tradisional penambah stamina yang mengandung bahan kimia obat (BKO) berbahaya.

Petugas menyita sebanyak 3.799 kotak yang terdiri dari 44 merek (jenama) dengan seluruhnya tidak memiliki izin edar senilai Rp241 juta dari seorang pedagang di wilayah Denpasar.

Promosi Efek Ramadan dan Lebaran, Transaksi Brizzi Meningkat 15%

Barang-barang ilegal mengandung bahan kimia berbahaya tersebut diduga didatangkan dari berbagai daerah dan dijual secara daring. Beberapa obat kuat ilegal yang dijual di antaranya obat kuat, obat pegal linu dengan beragam bentuknya dari cair, kapsul, hingga serbuk.

Petugas menata obat tradisional ilegal dan mengandung bahan kimia berbahaya hasil penindakan di Denpasar, Bali, Rabu (8/5/2024). (Antara/Fikri Yusuf)

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar menyita sebanyak 3.799 kotak yang terdiri dari 44 jenis obat tradisional ilegal senilai Rp241 juta. (Antara/Fikri Yusuf)

Solopos.com, LAMPUNG – PT Pupuk Indonesia (Persero) menggelar acara sosialisasi penambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada petani, pemilik kios, distributor, dan dinas pertanian di Lampung belum lama ini.

Pemerintah telah menetapkan alokasi subsidi pupuk sebesar 9,55 juta ton atau meningkat 2 kali lipat dari yang sebelumnya 4,7 juta ton.

Promosi Efek Ramadan dan Lebaran, Transaksi Brizzi Meningkat 15%

Penambahan alokasi subsidi pupuk ini tertuang pada Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 249 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 10 Tahun 2022.

Sosialisasi ini merupakan kolaborasi antara Pupuk Indonesia, Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Lampung, Ombudsman, dan Satgassus Pencegahan Korupsi Polri.

Pada kegiatan ini, Pupuk Indonesia diwakili oleh Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Saifullah Lasindrang.

Saifullah menerangkan bahwa Pupuk Indonesia Grup mendukung proses produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi berjalan dengan lancar, tepat sasaran, dan mudah ditebus oleh petani terdaftar.

”Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan alokasi kuota pupuk bersubsidi pada tahun anggaran 2024 dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Sebagai BUMN yang mengemban mandat untuk menopang ketahanan nasional, Pupuk Indonesia Grup siap memenuhi penambahan alokasi pupuk bersubsidi serta mengawasi proses distribusi dan penebusan yang tepat sasaran hingga pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani,” jelas Saifullah.

Berdasarkan Kepmentan Nomor 249 Tahun 2024, Pemerintah telah menetapkan alokasi subsidi pupuk menjadi 9,55 juta ton. Adapun alokasi subsidi tersebut ditujukan kepada empat jenis, yaitu Urea, NPK, NPK Formula Khusus, dan yang terbaru adalah pupuk Organik.

Penambahan alokasi terhadap empat jenis pupuk ini ditetapkan sebesar 4.634.626 ton untuk Urea, 4.278.504 ton untuk NPK, 136.870 ton untuk NPK Formula Khusus, dan pupuk organik sebesar 500.000 ton.

Sejalan dengan penetapan kebijakan Permentan Nomor 01 Tahun 2024 dan Kepmentan Nomor 249 Tahun 2024, Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan stok di semua lini untuk mendukung kebijakan tersebut. Adapun stok pupuk bersubsidi secara nasional saat ini tercatat sebesar 1,4 juta ton atau mencapai 224 persen dari ketentuan minimum yang ditetapkan Pemerintah.

Acara sosialisasi kebijakan pupuk bersubsidi tentang penambahan alokasi yang digelar di Grand Mercure, Lampung dihadiri kurang lebih 250 peserta belum lama ini.(Istimewa)

Sementara stok yang tersedia di wilayah Lampung tercatat sebesar 60.115 ton atau mencapai 239 persen dari ketentuan stok minimum.

Sementara dari sisi penyaluran, sampai dengan 6 Mei 2024, Pupuk Indonesia berhasil menyalurkan pupuk bersubsidi sebesar 180.297 ton yang terdiri dari 94.172 ton Urea dan 86.125 ton NPK di Lampung.

Lalu, secara nasional Pupuk Indonesia juga telah berhasil menyalurkan pupuk bersubsidi sebesar 1,83 juta ton atau setara 19 persen dari total alokasi subsidi pupuk yang sebesar 9,55 juta ton. Adapun rinciannya untuk pupuk urea sebesar 1,06 juta ton dan NPK sebesar 762.915 ton.

Sementara itu, penambahan alokasi pupuk subsidi bisa dimanfaatkan oleh petani terdaftar atau petani yang memenuhi kriteria sesuai Permentan Nomor 01 Tahun 2024 yaitu tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).

Adapun pupuk bersubsidi ini diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, serta subsektor tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Dari jenis-jenis usaha tani tersebut, ditetapkan bahwa kriteria luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektare termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada aturan baru ini, Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dapat dievaluasi 4 (empat) bulan sekali pada tahun berjalan. Dengan kata lain, petani yang belum mendapatkan alokasi bisa menginput pada proses pendaftaran pada proses evaluasi di tahun berjalan.

Tidak sampai di situ, kegiatan ini juga menjadi ajang sosialisasi kepada petani penerima pupuk bersubsidi bahwa tambahan alokasi dapat ditebus dengan mudah menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kios resmi. Penebusan pupuk menggunakan KTP ini dapat dilakukan karena saat ini seluruh kios resmi telah dilengkapi dengan aplikasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi).

Lewat aplikasi i-Pubers, pemilik kios dapat melakukan verifikasi data melalui pemindaian KTP asli petani sehingga pupuk bersubsidi bisa didapatkan oleh petani yang berhak dengan mudah.

”Kami berharap kepada seluruh peserta, khususnya ketua kelompok tani kegiatan sosialisasi kebijakan pupuk bersubsidi ini, dapat memberikan edukasi tentang adanya penambahan alokasi subsidi pupuk tahun anggaran 2024. Di samping itu kami juga berharap petani dapat menebus pupuk bersubsidi dengan mudah menggunakan KTP.

Petugas kios akan dengan sigap mendampingi dan mengawal proses penebusan pupuk agar pupuk bersubsidi bisa dimanfaatkan petani yang berhak sesuai dengan ketentuan,” ujar Saifullah.

Sebagai informasi, acara sosialisasi kebijakan pupuk bersubsidi tentang penambahan alokasi yang digelar di Grand Mercure, Lampung belum lama ini, dihadiri kurang lebih 250 peserta yang berasal dari Kepala Dinas Pertanian tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Tim Verval Kecamatan di Provinsi Lampung, para Distributor, perwakilan pemilik kios/pengecer, dan perwakilan ketua kelompok tani di Provinsi Lampung.

Solopos.com, KARAWANG — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Tambak Budi Daya Ikan Nila Salin yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/5/2024)

Modeling budi daya ikan nila salin merupakan terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang dibangun sejak 2023 dengan lahan seluas 80 hektare.

Promosi Efek Ramadan dan Lebaran, Transaksi Brizzi Meningkat 15%

Lahan tersebut awalnya merupakan tambak udang yang dibangun oleh Presiden Soeharto sejak 1984 dengan nama Proyek Pandu Tambak Inti Rakyat dan berhenti pada 1998.

Sejak program tidak berjalan lahan tambak udang tersebut terkontaminasi, sehingga menjadi aset negara tanpa fungsi selama puluhan tahun.

Budi daya ikan nila salin yang dibangun dengan nilai investasi mencapai Rp76 miliar itu kini dikelola oleh Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB).

Presiden Jokowi meninjau kolam tambak ikan nila saat peresmian di Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/5/2024). (Istimewa/Biro Pers Setpres/Kris)

Lahan budi daya ikan nila tersebut awalnya merupakan tambak udang yang dibangun oleh Presiden Soeharto sejak 1984 dengan nama Proyek Pandu Tambak Inti Rakyat dan berhenti pada 1998. (Istimewa/Biro Pers Setpres/Kris)