Jepang Kecewa Kebijakan Korea Selatan

Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah Jepang menanggapi langkah Korea Selatan yang menurunkan status kemitraan dagangnya dengan menuding langkah Seoul yang telah meningkatkan ketegangan itu tidak beralasan.

Pada Senin (12/8/2019), Korea Selatan mengisyaratkan rencana untuk menghapus Jepang dari daftar negara-negara dengan status perdagangan jalur cepat (fast-track trade) pada September 2019 dalam upaya mereka menanggapi kontrol ekspor.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menteri Perindustrian Jepang Hiroshige Seko mengatakan, Seoul tidak mampu menunjukkan bukti bahwa langkah Jepang dalam pengendalian ekspor internasional telah gagal.

“Sejak awal, tidak jelas atas dasar apa Korea Selatan menyatakan bahwa langkah-langkah kontrol ekspor Jepang tidak memenuhi ketentuan ekspor,” tulis Seko melalui akun Twitternya, seperti dikutip melalui Reuters, Selasa (13/8/2019).

Peraturan perdagangan yang lebih ketat, termasuk potensi proses permohonan izin yang memakan waktu lama, akan berlaku untuk ekspor Korea Selatan ke Jepang.

Tokyo mengumumkan awal bulan ini bahwa mereka telah menghapus Korea Selatan dari white list, sebagai negara yang telah menikmati pembatasan perdagangan minimum, dengan alasan kepercayaan mereka yang berkurang terhadap Seoul.

Pada kesempatan makan siang dengan para aktivis yang ikut berperang selama masa penjajahan Jepang di Semenanjung Korea pada 1910-1945, Presiden Korea Selatan Moon Jaein membahas langkah agresif pemerintah Jepang terkait pembatasan ekspor.

“[Langkah pemerintah Jepang] sangat mengecewakan di tengah upaya kedua negara untuk menjalin hubungan kemitraan dan kooperasi yang baik,” ujar Moon.

Dia juga menambahkan bahwa Korea Selatan akan terus berusaha menyelesaikan masalah ini secara diplomatis. Namun, Moon tidak secara spesifik menuturkan alasan pemerintahannya terkait kebijakan penurunan status kemitraan perdagangan terhadap Tokyo.

Hubungan antara kedua negara telah memburuk sejak putusan Mahkamah Agung Korea Selatan tahun lalu bahwa perusahaan-perusahaan Jepang harus memberi kompensasi bagi warga Korea Selatan yang menjadi pekerja paksa selama Perang Dunia Kedua.