Jepang dan Segala Investasinya
Dwi Munthaha (Istimewa/Dokumen pribadi)

Solopos.com, SOLO — Kunjungan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga ke Indonesia di tengah pandemi Covid-19 pada Selasa (20/10/2020) lalu menunjukkan pentingnya posisi Indonesia di mata Jepang.  Suga baru saja dilantik dan Indonesia adalah negara pertama yang dia kunjungi.

Kunjungan selama dua hari tersebut menghasilkan beberapa komitmen untuk menjaga kerja sama yang baik di antara dua negara. Jepang menyepakati memberi pinjaman 50 miliar  yen untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia, setara dengan sekitar Rp7 triliun.

Saat Suga akan diterima di Istana Bogor, ratusan mahasiswa mengadakan unjuk rasa memperingati setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin serta penolakan UU Cipta Kerja. Paar pengunjuk rasa membubarkan diri ketika Suga datang.

Pada 15 Januari 1974, ketika Perdana Menteri Jepang Tanaka  Kakuei berkunjung ke Indonesia, mahasiswa berunjuk rasa dan kemudian berubah kerusuhan di Jakarta. Peristiwa yang dikenal dengan Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) itu berbuntut penahanan beberapa aktivis mahasiswa serta pencoptan Jenderal Soemitro dari jabatan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

Penolakan terhadap kunjungan perdana menteri Jepang saat itu disebabkan investasi asing mudah masuk dan melimpahnya produk-produk Jepang di Indonesia. Sejak pemberlakuan  UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, kemudahan investasi diikuti pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun berkonsekuensi kerusakan alam dan pelanggaran hak asasi manusia.

Setelah peristiwa Malari, masa bulan madu antara aktivis dengan Presiden Soeharto berakhir. Sikap represif pemerintah semakin menjadi-jadi, terutama kepada gerakan mahasiswa. Pada 1978, pemerintah mengeluarkan aturan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang efektif membungkam sikap kritis mahasiswa.

Media massa dibungkam dengan berbagai praktik pemberedelan. Investasi semakin berjalan lancar. Utang luar negeri semakin membengkak. Pada era 1990-an setiap tahun Indonesia harus membayar US$2 miliar kepada Jepang, setara dengan jumlah nilai ekspor produk hutan Indonesia saat itu (Herman Hidayat, 2008).

Jalanan di Indonesia dibanjiri produk otomotif Jepang. Rumah tangga tak lengkap tanpa produk elektronik dari negeri sakura tersebut. Studi Richard Robison (1986) mencatat proses masuknya berbagai produk itu diatur pemerintah Orde Baru dengan melimpahkan kewenangan kepada kroni-kroni dan keluarga Presiden Soeharto.

Jepang meraup untung besar di Indonesia semasa kekuasaan Orde Baru ketimbang saat menjajah Indonesia. Pinjaman utang luar negeri untuk sarana infrastruktur, sedang investasi sebagian besar ke sektor otomotif, elektronik,  dan kehutanan.  Indonesia menjadi negara tujuan investasi utama Jepang.  Pascareformasi, posisi tersebut bergeser, nilai investasi Jepang  lebih rendah dibanding  Singapura dan Tiongkok.

Dalam kunjungan tempo hari itu, Suga berkomitmen memantapkan kerja sama di bidang infrastruktur transportasi seperti mass rapid transit (MRT), kereta semicepat Jakarta-Surabaya, pembangunan pelabuhan, pulau-pulau terluar, dan berbagai program ketahanan ekonomi.

Jepang telah berencana mengalihkan 87 perusahaan dari Tiongkok. Dari 87 perusahaan tersebut, 30 perusahaan diperkirakan akan pindah ke negara-negara Asia Tenggara. Kedatangan Suga tentu punya maksud khusus mengingat dalam situasi pandemi kecendrungan menurunnya minat berinvestasi cukup tinggi.

Jepang tampaknya melihat momentum pandemi sebagai kesempatan tepat untuk mempererat hubungan ekonomi dengan Indonesia yang belakangan lebih mesra bersama Tiongkok. Dalam teori kebijakan internasional, aspek terpenting adalah perdagangan internasional.

Diplomasi Salesman

K.J. Holsty (1986) menyebut tiga tujuan politik luar negeri dari aspek perdagangan internasional. Pertama, memanfaatkan secara bijak faktor kebutuhan dan ketergantungan dan menawarkan bonus ekonomi atau pengancaman tekanan ekonomi.

Kedua, meningkatkan kesanggupan suatu negara tertentu atau menghambat  suatu negara yang potensial mencapai kemampuan ekonomis. Ketiga, menciptakan ”satelit” ekonomi atau membantu mempertahankan suatu kepatuhan politis di negara-negara ”satelit” atau melalui ”lingkaran-lingkaran pengaruh” dengan menciptakan suatu keterkaitan  yang bersifat ketergantungan ekonomi.

Hubungan ekonomi internasional sangat ditentukan kekuatan nasional masing-masing negara. Parameternya kekuatan ekonomi, kekuatan militer, dan kekuatan geopolitik (Powermetric Research Network, 2019). Saat ini, Amerika Serikat dan Tiongkok berada di posisi puncak.

Jepang berada di posisi empat besar hingga delapan besar berdasarkan parameter tertentu. Indonesia tidak terlalu jelek karena berada di posisi ke-11 hingga ke-17. Beban utang luar negeri yang lebih dari Rp6.000 triliun mempersulit hubungan yang setara dengan negara-negara maju.

Keinginan untuk tumbuh sebagai kekuatan ekonomi setelah mengalami krisis yang parah pada akhir era Orde Bari membuat para pemimpin pascareformasi berusaha menata perekonomian dengan memberi ruang kepada kekuatan asing. Belum muncul cara lain, kecuali menawarkan potensi sumber daya alam yang siap dikelola.

Atas nama kepentingan ekonomi, para pemimpin pascareformasi bersikap layaknya salesman perusahan besar yang bernama Indonesia. Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menyebut dirinya chief sales person in Indonesia pada forum CEO Summit 2013.

Dengan gaya yang berbeda, Presiden Joko Widodo juga melakukan hal sama.  Lawatan pertama ke luar negeri, di forum KTT APEC 2014, melalui presentasi yang menggunakan power point, dia meminta para pengusaha  besar dunia berinvestasi di Indonesia.

Sejak awal Presiden Joko Widodo menunjukkan niat mempermudah investasi di Indonesia. Dalam setiap kesempatan saat melantik para duta besar dan diplomat yang baru, pesan mengedepankan investasi selalu disebutkan. Ia menyebut duta besar Indonesia sebagai duta investasi.

Diplomasi semacam ini sering kali efektif mendatangkan investasi, namun tidak dalam posisi tawar yang setara. Hal tersebut kerap tidak dipertimbangkan matang karena angka investasi yang tinggi membuai mimpi pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Secara empiris pengalaman investasi dan pinjaman luar negeri pernah menjebak Indonesia dalam krisis ekonomi dan terus memelihara ketergantungan kepada lembaga-lembaga ekonomi global dan negara-negara maju.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom