SOLOPOS.COM - Warga memotret jembatan gantung Girpasang, Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Klaten, Kamis (20/1/2022). Jembatan gantung itu dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memudahkan akses warga Girpasang. (Solopos.com/Taufiq Sidik Prakoso)

Solopos.com, KLATEN—Jembatan gantung Girpasang senilai sekitar Rp3,2 miliar diresmikan, Kamis (20/1/2022). Jembatan yang dibangun Kementerian PUPR pada 2021 membentang sejauh 120 meter di atas jurang sedalam 150 meter dengan lebar jembatan1,8 meter.

Jembatan itu diresmikan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Turut mendampingi  Puan Maharani adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Bupati Klaten Sri Mulyani.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Jembatan gantung Girpasang menghubungkan Dukuh Girpasang dengan Dukuh Ngringin, Desa Sidomulyo, Kemalang, Klaten. Selama ini, warga Girpasang mengandalkan akses berupa jalan setapak di tepian jurang yang dikenal dengan 1.001 anak tangga.

Ekspedisi Mudik 2024

Baca Juga: Belum Diresmikan, Jembatan Gantung Girpasang Sedot Ribuan Pengunjung

Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan sebenarnya keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten mampu untuk membangun jembatan  gantung Girpasang. Namun, kata Mulyani, wilayah Girpasang merupakan kawasan rawan bencana (KRB) 2 Gunung Merapi.

“Tetapi di sini masuk KRB [kawasan rawan bencana] 2. Tidak boleh ada bangunan permanen. Alhamdulillah, akhirnya bisa terwujud dari pemerintah pusat,” kata Bupati Sri Mulyani saat peresmian jembatan gantung Girpasang.

Hal yang sama dikatakan Puan Maharani. Politikus PDIP itu yakin Pemkab Klaten sebenarnya mampu membangun jembatan gantung Girpasang, namun terbentur persyaratan tertentu.

Baca Juga: Aturan Jembatan Gantung Girpasang, Dilarang Selfie & Harus Jalan Kaki

“Komitmen dalam NKRI adalah tidak boleh ada satu desa yang terisolasi. Negara harus hadir termasuk di Girpasang ini. Bukan masalah berapa meternya, atau besar dan kecilnya anggarannya. Tadi disampaikan Bu Bupati bahwa Rp3 miliar sebenarnya kabupaten mungkin sanggup. Tetapi karena ada persyaratan tertentu tentu harus pemerintah pusat yang melaksanakan,” kata Puan dalam sambutannya.

Puan mengatakan kondisi perkampungan yang terisolasi menjadi komitmen DPR untuk mendorong pemerintah membantu mempermudah akses mereka.

“Bukan hanya di Klaten saja tetapi daerah terisolasi lainnya di Indonesia untuk tetap menginformasikan, memperjuangkan, dan insya Allah bisa merealisasikan bahwa hal-hal semacam ini harus menunjukkan kehadiran negara,” kata Puan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya