Solopos.com, BANYUWANGI -- Pemkab Banyuwangi bersama Pemprov Jatim mulai intens menyosialisasikan rencana pembangunan jalan Tol Probolinggi-Banyuwangi (Probowangi) kepada warga di Banyuwangi yang tanahnya terdampak proyek tersebut. Progres pembangunan tol ini telah memasuki tahap konsultasi publik untuk pengadaan lahan.
Sosialisasi awal sudah digelar di beberapa lokasi di dua kecamatan, Wongsorejo dan Kalipuros, pada Selasa-Kamis (14-16/1/2020). Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, berharap proses pembebasan tanah untuk tol ini bisa berjalan lancar sehingga pembangunan Tol Probowangi segera terlaksana.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
"Konsultasi publik ini merupakan tahapan proses pengadaan tanah. Semoga prosesnya berjalan lancar sehingga pembangunan Tol Probowangi di Banyuwangi bisa segera dikerjakan, bisa semakin mempercepat ekonomi daerah," kata Bupati pada Jumat (17/1/2020), seperti dikutip dari detik.com.
Menurut dia, pembangunan Tol Probowangi ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat. Saat ini, pembangunan seksi I Tol Probowangi di Probolinggo telah rampung. Selanjutnya, akan disusul pembangunan seksi II di Situbondo dan seksi III di Banyuwangi setelah proses pembebasan lahannya tuntas.
Dia menjelaskan Pejabat Pembuat Kebijakan Pengadaan Tanah Jalan Tol Probowangi Seksi III, Pungki Enggar, pembangunan tol di Banyuwangi akan memiliki panjang 32,26 km. Jalan ini membentang dari Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo hingga Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro.
"Kebutuhan lahannya sekitar 248 Hektare. Melintasi 2 kecamatan, yakni kecamatan Wongsorejo dan Kalipuro. Selain lahan warga, jalan tol ini juga akan menggunakan lahan Perhutani," terang Pungki.
Total ada 800 bidang tanah yang terdampak pembangunan tol.
"Kami intens melakukan sosialisasi kepada 800 warga yang lahannya terdampak tersebut. Kami yakinkan mereka bahwa tidak akan ada yang dirugikan dari proyek ini. Selain ganti rugi dari properti, pemerintah juga akan merelokasi masjid, sekolah, dan tanah makam yang terdampak pembangunan tol ini. Alhamdulillah, semuanya menyetujui dan mendukung penuh. Mereka juga sudah menandatangani berita acara persetujuan pembebasan lahannya," ujar Pungki.
Tahap berikutnya, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi. Yang dilanjutkan dengan pembentukan tim pelaksana pengadaan tanah (P2T) dan Satgas yang akan membantu proses pembebasan lahan. Satgas ini bertugas menginventarisasi dan mengidentifikasi lahan terdampak milik warga.
"Setelah terbentuk, mereka akan segera mengukur luas dan memasang patok pada tanah yang terdampak pembebasan lahan. Juga mengidentifikasi aset yang ada di atas maupun bawahnya. Misalnya, bangunan, pohon, bahkan septic tank juga dihitung," urai Pungki.
Setelah identifikasi selesai, akan dilakukan taksiran nilai properti untuk menentukan jumlah ganti rugi yang akan diterima masing-masing warga.
"Yang jelas proses pembebasan lahan ini sangat terbuka. Warga juga akan mendapat ganti rugi yang menguntungkan, karena propertinya dihargai lebih tinggi dari nilai jual objek pajak (NJOP). Tak hanya tanah, namun juga semua aset yang ada di sana. Jadi tak perlu khawatir," kata Pungki.
Pungki menjelaskan pembangunan seksi III tol Probowangi segera dikerjakan setelah proses pembebasan lahan tuntas.
"Jika lahannya sudah ready, pasti segera dikerjakan," pungkasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
