Jelang FTA, RI siap permasalahkan subsidi pajak China

Jakarta–Free Trade Agremeet (FTA) ASEAN-China akan berlaku tiga hari lagi. Pemerintah masih terus berupaya untuk melakukan negosiasi sejumlah masalah krusial terkait penerapan FTA tersebut. Salah satu yang akan dipermasalahkan pemerintah yaitu soal subsidi pajak China yang diberikan kepada para eksportir besar di negeri tirai bambu tersebut.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan berdasarkan hasil kajian yang dilakukannya ternyata selama ini pemerintah China memberikan potongan pajak sebesar 14 persen kepada para eksportir besarnya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Jadi ada potongan, diskon, 14% kurangi pajak kepada eksportir besar, itu subsidi namanya,” ujar  Hidayat usai menghadiri pemberian penghargaan Upakarti di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (28/12).

Menurut dia, pemberian subsidi terhadap para eksportir besar tersebut dinilai sebagai bentuk perdagangan yang tidak adil (unfair trade ), mengingat di Indonesia subsidi berupa potongan pajak tersebut tidak diberikan.

“Saya menganggap itu unfair trade , Kita tanpa subsidi tapi di sana ternyata ada,” kata dia.

Hidayat menyatakan pihaknya sudah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Radjasa. Rencananya hal tersebut akan dijadikan salah satu hal yang akan digunakan sebagai bahan negosiasi yang akan dilakukan pemerintah Indonesia.

“Saya sudah laporkan juga ke Menko berikut foto copy aturan yang kami dapatkan dari pemerintah China. Itu jadi bahan untuk negosiasi,” ungkap dia.

Pada kesempatan yang sama, Hidayat menambakan selain menurunkan tarif, hal lain yang lebih penting untuk dilakukan pemerintah untuk melindungi industri domestik adalah penerapan non tarif barrier .

“Jadi kita mesti punya strategi lain bukan menghambat impor, tapi membuat itu menjadi lebih selektif supaya tidak membanjir tanpa pengawalan. Non tarif barrier itu bisa melalui anti dumping, pembatasan impor atas barang-barang tertentu, jadi banyak instrumen yang bisa kita gunakan.”

Hidayat menyatakan masalah ini juga akan dimasukkan dalam agenda rapat dengan Menko Perekonomian Hatta Radjasa yang akan dilaksanakan besok, untuk ditindaklanjuti dan membuat time frame penyusunan non tarif barrier tersebut.

“Kalau penurunan tarif itu sudah dijadwalkan 1 Januari untuk FTA Asean-China. Tapi pada waktu yang bersamaan kita menyatakan mempersoalkan modifikasi untuk tarif itu, jadi minta ada yang diundur sampe 2010, 2018. Lebih penting dari itu kita menyusun non tariff barrier, dan itu mesti antar departemen,” ungkap dia.

dtc/tya