Jelang 30 September, Polemik Film G-30S/PKI Muncul Lagi
Nonton bareng film G-30S/PKI di Sragen 2017 lalu. (Istimewa)

Solopos.com, SOLO -- Menjelang 30 September, polemik terkait film G-30S/PKI kembali berembus. Di media sosial, akun mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo sudah menyinggung soal film G-30S/PKI yang pernah dia wajibkan untuk ditonton tahun lalu.

Melalui akun Twitter @gatotnurmantyo, dia menantang Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk memerintahkan para prajurit TNI AD untuk nonton bareng film tersebut. Sebagai catatan, pada 2017 saat masih menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot mewajibkan prajurit TNI menonton film yang diproduksi di era Orde Baru itu.

"Kalau KSAD tdk berani memerintahkan nonton bareng film G-30S/PKI, bgaimana mau mimpin prajurit pemberani & jagoan2 spt Kostrad, Kopassus, & semua prajurit TNI AD. Kok KSAD-nya penakut... ya sudah pantas lepas pangkat. Ingat! Tdk ada hukuman mati utk perintah nonton bareng,...," kicaunya, Kamis (20/9/2018), seraya mengunggah gambar halaman media Rakyat Merdeka edisi Rabu (19/9/2018), yang berisi wawancara dengan dirinya.

Bahkan, dia menantang KSAD untuk pulang kampung jika tidak berani memerintahkan prajurit untuk nonton bareng. Katanya, risiko maksimal yang diterima adalah pencopotan jabatan.

"paling copot jabatan, bukan copot nyawa. Kalau takut, pulang kampung saja. Krn kasian nanti prajuritnya nanti disamakan dgn pemimpinnya penakut. Kan bisa menjatuhkan harga diri prajurit TNI AD yg terkenal di dunia pemberani plus super nekat," sambungnya.

Dia menutup kicauannya itu dengan menyatakan keyakinan bahwa KSAD dan Panglima TNI bukan penakut. Namun, dia tidak menyebut siapa yang dimaksud sebagai pihak yang mencopot jabatan.

Kicauan itu, langsung disambut akun @LawanPoLitikJW."Wuihhhh mantap nih pak GN. Lbh mantap lg kalau dukung Jendral Prabowo untuk basmi kebangkitan komunis nanti," kicau akun itu.

Namun, kicauan Gatot juga menuai polemik. Adalah aktivis Gusdurian Savic Ali yang mengkritik kicauan Gatot tersebut. "Masak TNI disuruh nonton HOAX pak?" kicaunya membalas unggahan Gatot.

Setahun silam, Gatot Nurmantyo yang saat itu masih menjadi Panglima TNI, menegaskan seluruh prajurit wajib menonton film Pengkhianatan G30S/PKI.
Dia tetap kukuh pada instruksi itu meski sejumlah pihak mengkritiknya, termasuk dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

"Kami menginstruksikan semua prajurit di lingkungan satuan TNI AD, TNI AL dan TNI Udara wajib menontonnya," kata Panglima Gatot Nurmantyo pada acara puncak bakti sosial sekaligus memperingati HUT TNI ke-72 di Pelabuhan Dermaga Indah Kiat, Merak, Cilegon, Kamis (28/9/2017).

Menurutnya, pemutaran ulang film G30S/PKI itu penting karena sejarah kelam tersebut harus dipahami dan diketahui oleh seluruh prajurit. Film itu menggambarkan tindakan PKI membunuh tujuh jenderal, termasuk di antaranya petinggi Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu memberikan tanggapan soal ajakan nonton bareng (nobar) pemutaran film G30S PKI. Presiden menuturkan penting untuk menonton film sejarah. Namun, dia menyampaikan perlu ada film yang lebih baru untuk generasi milenial agar anak-anak muda mengenal sejarah.

“Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial,” kata Presiden Jokowi seusai meresmikan Jembatan Gantung Mangunsuko, di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, melalui siaran resmi, Senin (18/9/2017).

Gerus Dukungan Jokowi

Isu kebangkitan PKI kerap kali muncul di Indonesia. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menduga isu ini diarahkan untuk memperlemah dukungan kepada Jokowi, meski hal ini dibantah oleh kalangan oposisi. Dugaan itu berdasarkan hasil survei SMRC tentang persepsi masyarakat terhadap isu tersebut.

“Isu kebangkitan PKI yang ditujukan untuk memperlemah dukungan rakyat pada Jokowi nampaknya bukan pilihan isu stategis yang berpengaruh,” kata Abbas dalam rilis hasil survei yang dipublikasikan di laman saifulmujani.com, Jumat (29/9/2017).

Hasil survei menyebutkan 86,8 persen responden saat itu menyatakan tidak setuju (tidak percaya) anggapan kebangkitan itu. Hanya sekitar 12,6 persen responden yang setuju. Ketidaksetujuan pada isu kebangkitan PKI terlihat di antara pendukung Prabowo-Hatta maupun pendukung Jokowi-JK.

Namun, hasil survei SMRC ini memperlihatkan irisan pendukung Prabowo yang setuju isu kebangkitan PKI lebih besar dibanding dengan opini pendukung Jokowi. Sebanyak 19 persen pendukung Prabowo mengaku setuju (percaya) isu kebangkitan PKI. Sementara itu, hanya 10 persen pendukung Jokowi yang percaya.

Kesimpulan ini dibantah politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini. Dia menampik anggapan bahwa isu kebangkitan PKI dimobilisasi opini kekuatan politik tertentu, terutama pendukung Prabowo dengan mesin politik PKS dan Gerindra.

"Masalah PKI ini adalah masalah bangsa dan masalah kita bersama, maka harus menjadi perhatian kita bersama," ujar Jazuli melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu (1/10/2017), dikutip Solopos.com dari Antara.

Jazuli menekankan isu PKI adalah masalah bersama. Bahkan, kata dia, Presiden Jokowi pun turut mengeluarkan amanat agar PKI tidak bangkit kembali. "Pak Presiden nonton film G30S/PKI, terus amanat Pak Presiden jangan sampai PKI bangkit lagi dan tragedi G30S/PKI jangan sampai terulang. Memangnya Pak Jokowi PKS atau Gerindra?" kata Jazuli.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya









Kolom