Solopos.com, WONOGIRI — Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, berpendapat pemerintah pusat perlu menghentikan usaha transportasi dalam skala nasional sementara untuk mencegah persebaran penyakit virus corona (Covid-19) sekarang ini.
Hal itu untuk memastikan tidak ada perantau yang pulang kampung atau mudik baik melalui jalur darat, laut, dan udara. Sebab, imbauan atau bahkan larangan tak efektif menghentikan gelombang arus mudik.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Sepi Pembeli, Pasar Tradisional di Sukoharjo Tetap Buka Selama KLB Corona
Kepada Solopos.com, Minggu (29/3/2020), Bupati menyampaikan semua pihak harus bersedia berkorban pada situasi sekarang demi kepentingan bangsa.
Pada konteks persoalan pemudik melalui jalur darat, pemerintah bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) mestinya menghentikan operasional usaha transportasi sementara waktu, khususnya angkutan umum antarkota antarprovinsi (AKAP).
RS Kariadi Semarang Bantah Ajudan Anggota DPR Imam Suroso Meninggal Covid-19
Selama AKAP beroperasi masyarakat akan mengaksesnya untuk pulang kampung atau perjalanan dari daerah satu ke daerah lain. Kondisi itulah seperti yang terjadi saat ini.
Pabrik Arang di Jl Solo-Tawangmangu Karanganyar Kebakaran
"Bukan hanya imbauan, bukan pula larangan mudik. Itu tidak efektif. Nyatanya perantau tetap mudik. Hingga Jumat [pekan lalu] pemudik yang datang melalui bus [turun di Terminal Tipe A Giri Adipura Wonogiri] sudah menembus lebih dari 20.000 orang. Yang berangkat ke Jakarta dan daerah lainnya lebih dari 16.000 orang. Selama [bus] AKAP tetap beroperasi warga tetap saja mudik," kata pria yang akrab disapa Jekek itu saat dihubungi Solopos.com.
Via Vallen Tes Corona, Positif atau Negatif?
Dia meyakini dengan menghentikan operasional bus AKAP, persoalan pemudik bisa selesai. Bupati memandang solusi untuk menghentikan orang mudik sebenarnya sederhana, tetapi kesannya menjadi sulit.
Kendati demikian, Jekek tak ingin berspekulasi ada tidaknya kesepahaman antara pemerintah pusat dengan Organda. Dia menyampaikan pendapat tersebut karena melihat imbauan yang masif dari kementerian terkait, gubernur, dan bupati/wali kota tidak dapat menjadi solusi untuk menyadarkan pemudik.
Sekjen MUI Sarankan Indonesia Segera Di-Lockdown
Bupati Jekek melanjutkan imbauan atau larangan mudik pemerintah tak diindahkan lantaran kesadaran pemudik mengenai bahaya penularan virus corona rendah. Terlebih, di perantauan mereka tak bisa bekerja seperti biasanya karena diharuskan di rumah. Di sisi lain, belum ada solusi untuk mengatasi masalah itu.
Pantau Kondisi Pemudik
Cerita Pasien Pertama Corona di Wuhan
Disinggung mengenai pemudik yang masuk Wonogiri, Bupati menyatakan tak bisa melarang mereka pulang kampung. Namun, bukan berarti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) membiarkan masalah muncul akibat kedatangan mereka.
Pakar: Jika Pemerintah Tak Berubah, Kasus Corona Indonesia Meledak 200.000
Seluruh pemudik yang datang langsung menjalani screening untuk mengetahui ada tidaknya gejala gangguan kesehatan yang dialami. Dari 20.000-an pemudik itu terdapat tujuh orang menunjukkan gejala sakit, seperti suhu tubuh lebih dari 38 derajat celsius, batuk, dan pilek. Ketujuh orang itu kini berstatus orang dalam pemantauan (ODP).
#MediaLawanCovid19: Sayangi Keluarga, Plis Jangan Mudik!
Sebelumnya, dia sudah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan virus corona tingkat kecamatan dan desa. Seluruh elemen turut mencegah penularan virus dengan berbagai cara, meliputi mengedukasi, menyemprotkan disinfektan, mendata, dan memantau perantau selama di kampung halaman.
Informasi yang dihimpun Solopos.com, pemudik yang terdata masuk Wonogiri hingga Minggu (29/3/2020) pukul 07.00 WIB tercatat 8.973 jiwa. Data itu belum termasuk pemudik di Giriwoyo, Sidoharjo, dan Tirtomoyo.
4 Kali Erupsi Merapi, Tak Ada Hujan Abu di Klaten
Terpisah, Ketua Organda Wonogiri, Edi Purwanto, meyakini jika pemerintah pusat menghentikan operasional usaha transportasi sementara, para pengusaha akan menaati. Para dasarnya pengusaha menyadari persebaran Covid-19 ini sudah mengkhawatirkan sehingga negara harus mengambil langkah.
Menurut dia, jika pemerintah mengambil kebijakan itu harus dalam skala nasional dan melingkupi transportasi darat, laut, dan udara.
Cari Beasiswa Kuliah di Luar Negeri, Ini Tahapannya
"Tentu harus ada solusi untuk perusahaan transportasi, khususnya bagi usaha yang masuk kategori UMKM seperti di Wonogiri. Pemerintah bilang mau menangguhkan angsuran kredit bagi UMKM, tapi sampai sekarang belum terealisasi. Bank masih menagih kami. Bagi perantau yang tak boleh pulang juga harus dihidupi," kata Edi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
