Jejak Proyek Infrastruktur Sukoharjo Era Wardoyo: Pasar Ir Soekarno Hingga Menara Wijaya

Solopos.com, SUKOHARJO -- Wardoyo Wijaya yang memimpin Sukoharjo sebagai Bupati selama dua periode yakni 2010-2015 dan 2016-2021 mengakhiri masa jabatannya pada 17 Februari 2021. Selama 10 tahun itu, sejumlah proyek infrastruktur dibangun.

Salah satu yang paling menyita perhatian publik hingga menjadi polemik berkepanjangan adalah pembangunan Pasar Ir Soekarno di pusat kota Kabupaten Sukoharjo. Kemudian underpass Makamhaji juga tak kalah menyita perhatian publik hingga saat ini.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Berikut sejumlah proyek infrastruktur yang dibangun pada era kepemimpinan Bupati Wardoyo Wijaya di Sukoharjo yang dihimpun Solopos.com dari berbagai sumber:

Pasar Ir Soekarno

Proyek infrastruktur Pasar Ir Soekarno dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya pada 8 Juni 2012. Untuk tahap pertama pembangunan, sesuai hasil lelang Pemkab mengalokasikan anggaran Rp24,8 miliar.

Baca juga: Ternyata... Anggota DPRD Karanganyar Ini Juga Pernah Tersesat Di Gunung Dan Dituntun Jalak Lawu

Namun, PT Ampuh Sejahtera selaku pemenang lelang proyek tahap I itu tidak berhasil menyelesaikan pembanguan hingga 100%. Atas hal itu Pemkab hanya membayar PT Ampuh senilai proyek yang sudah digarap yakni 75% atau Rp18 miliar.

Hal ini kemudian menjadi pangkal permasalahan yang berujung saling gugat secara hukum di pengadilan dan belum selesai hingga saat ini. Selanjutnya pada 2014, Pemkab menganggarkan Rp15 miliar untuk melanjutkan pembangunan Pasar Ir Soekarno.

Ditambah Rp6 miliar sisa anggaran 2012, total anggaran untuk tahap II menjadi Rp21 miliar. Pembangunan pasar tersebut selesai akhir 2014. Kemudian pada Januari 2015, pedagang mulai menempati bangunan baru Pasar Ir Soekarno Sukoharjo.

Baca Juga: Dinkes Karanganyar Sebut Keterisian RS Rujukan Covid-19 Turun, Dampak PPKM?

Underpass Makamhaji

Proyek pembangunan infrastruktur underpass Makamhaji di era Bupati Wardoyo Wijaya juga tak kalah menuai polemik. Pro kontra mewarnai proyek yang bertujuan mengurai kemacetan tak hanya di kawasan Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, tapi juga Kota Solo itu.

Sebagian pihak tidak setuju dengan konsep underpass lantaran khawatir justru menimbulkan masalah lain, salah satunya banjir. Sebagian warga pun tak setuju karena khawatir usaha mereka mati. Banyak pula yang meragukan keberadaan underpass bakal menyelesaikan masalah kemacetan pada perlintasan sebidang kereta api itu.

Underpass Makamhaji dibangun mulai 2012 dan selesai pada 2013. Proyek ini menghabiskan anggaran hingga Rp27 miliar yang berasal dari Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perkeretaapian.

Baca Juga: Banjir Jakarta Telan 5 Korban Jiwa, Termasuk 4 Anak-Anak

Sejak awal hendak dibangun hingga tujuh tahun dibuka untuk umum, proyek infrastruktur era Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya ini kerap bermasalah.

Mulai dari banjir, aspal jalan rusak, hingga yang belakangan ini kerap terjadi adalah kerusakan pada penutup saluran air yang menciptakan lubang berbahaya bagi pengendara motor.

Menara Wijaya

Gedung Menara Wijaya yang berada di Jl Jenderal Sudirman, Bendosari, Sukoharjo, merupakan kompleks perkantoran terpadu Pemkab Sukoharjo. Dibangun setinggi 10 lantai, gedung ini diklaim sebagai gedung kantor pemerintahan tertinggi di Soloraya.

Baca Juga: Asal Mula Mitos Jalak Gading Bantu Pendaki Tersesat di Gunung Lawu

Gedung dengan warna dominan biru dan ada gambar gunungan wayang raksasa di salah satu dinding luarnya ini dibangun dalam kurun waktu dua tahun (2017-2019). Total anggarannya senilai Rp120,8 miliar.

Bupati Wardoyo Wijaya dan jajaran pegawai dari 16 organisasi perangkat daerah Pemkab Sukoharjo mulai menempati gedung ini pada 24 Januari 2020.

Citywalk Jl Jenderal Sudirman

Citywalk sebagai jalur pedestrian dibangun di atas saluran air irigasi Colo Timur yang membentang sepanjang Jl Jenderal Sudirman Sukoharjo. Pekerjaan dimulai pada 2015 dengan dana dari APBN senilai Rp1,8 miliar.

Baca Juga: Mencengangkan! Jalak Lawu Berkaitan dengan Raja Majapahit

Dengan dana ini, city walk dibangun dengan menutup saluran irigasi mulai dari utara Kantor Bank Jateng ke utara sepanjang 250 meter. Pekerjaan dilanjutkan pada tahun yang sama menggunakan dana dari APBD Sukoharjo 2015 senilai Rp29 miliar.

Dana ini untuk meneruskan menutup saluran irigasi hingga Kantor BPN Sukoharjo sepanjang 2,25 km. Proyek ini sempat mendapat sorotan karena menyebabkan banjir yang menggenangi Jl Jenderal Sudirman, bahkan sampai masuk halaman Kantor Pemkab Sukoharjo pada akhir 2015 dan awal 2016.

Banyak pihak meminta proyek ini dikaji ulang. Namun, Pemkab tetap melanjutkan proyek ini pada 2016 dengan dana sekitar Rp15,5 miliar. Saat ini proyek tersebut sudah selesai.

Baca Juga: Hewan Laut Terdampar, Pembawa Pesan Khusus dari Laut

Jalan Lingkar Timur

Jalan lingkar timur atau JLT yang berfungsi sebagai infrastruktur pendukung kawasan industri Nguter, Sukoharjo, membentang di lima desa dan dua kecamatan. Perinciannya, Desa Manisharjo, Desa Mojorejo, serta Desa Bendosari di Kecamatan Bendosari. Lalu Desa Plesan dan Desa Celep di Kecamatan Nguter.

Saat ini proyek ini masih tahap pembebasan lahan. Total ada 481 bidang tanah terdampak proyek pembangunan JLT. Tanah itu ada yang milik warga, kas desa, jalan dan bidang lainnya. Ada pula tanah milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) berupa tanggul, talut, dan aliran sungai.

Jalan ini dibangun sepanjang kurang lebih 5,9 kilometer dan lebar 19 meter, kecuali pada beberapa titik lebarnya bisa 20-24 meter karena berupa tebing atau bidang miring. Tahun lalu Pemkab Sukoharjo menganggarkan dana Rp103 miliar untuk merampungkan pembebasan lahan.

Baca Juga: Kembang Desa dan Alifa Dekatkan Layanan Pengadilan di Wonogiri

Namun anggaran itu dipangkas Rp70 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19. Pemkab selanjutnya menargetkan pekerjaan fisik JLT pada 2021 ini.

Selain JLT, ada beberapa proyek lain yang belum selesai hingga akhir masa jabatan Bupati Wardoyo, yakni gedung pertemuan di bekas Kantor DPRD dan Gedung Budi Sasono. Ada pula proyek yang sempat jadi wacana namun sampai saat ini tak terdengar lagi kabarnya.

Salah satunya flyover di Bundaran Simpang Tiga Kartasura. Proyek ini mencuat sejak beberapa tahun lalu dan Pemkab Sukoharjo sudah melakukan kajian teknis. Pemkab menilai Bundaran Tugu Kartasura layak dibangun flyover karena menjadi titik pertemuan arus lalu lintas dari Jogja, Semarang, dan Solo sehingga kerap macet.

Baca Juga: Gubernur Ganjar Anggap Jogo Tonggo Kunci Keberhasilan PPKM Mikro Jateng

Namun, informasi terakhir pada 2020 lalu usulan proyek ini ke pemerintah pusat belum mendapatkan respons. Selanjutnya, proyek yang hingga kini masih berupa wacana yakni pembangunan jembatan penghubung Gadingan, Mojolaban ke Kelurahan Sewu, Solo.

Pada 2017, Puan Maharani yang saat itu menjabat Menko Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, sempat naik getek menyeberangi Sungai Bengawan Solo dari Gadingan dan Sewu.

Saat itu Puan mengatakan akan mengusahakan dan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar dua wilayah itu bisa dihubungkan dengan jembatan permanen pada 2018. Namun sampai saat ini hal itu belum terwujud.

Baca Juga: 5.200 Hektare Lahan Perhutani di Sragen Dikembangkan Jadi Sentra Buah-Buahan

Pada tahun yang sama, Dinas PUPR Sukoharjo mengungkapkan ada anggaran senilai Rp25 miliar di Kementerian PUPR untuk membangun jembatan gantung dari Gadingan ke Solo.

Jembatan tipe C itu akan dibangun sepanjang 200 meter dan lebar 1,8 meter. Sementara proyek lain yang sudah dibangun antara lain Pasar Nguter, Gedung Promosi Potensi Daerah di eks Gedung Lawa, dan beberapa proyek lain.