Jebakan 5%
Riwi Sumantyo/Istimewa

Solopos.com, SOLO -- Sebagian besar pelaku dan pengamat ekonomi tidak terkejut dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 yang berada di level 5,02%.

Produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2019 senilai Rp15.833,9 triliun. Realisasi pertumbuhan ekonomi di bawah target APBN 2019 yang ditetapkan sebesar 5,3%.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun 5,04%, dengan perincian tahun 2015 tumbuh 4,88%, tahun 2016 tumbuh 5,03%, tahun 2017 tumbuh 5,07%, tahun 2018 tumbuh 5,17%, dan tahun 2019 tumbuh 5,02%.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 7%. Berdasarkan data historis tersebut, semakin besar kekhawatiran sebagian pihak yang menyatakan Indonesia akan terjebak dalam perangkap pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5%.

Pertumbuhan sebesar itu dirasa mempunyai daya ungkit (leverage) yang lemah terhadap beberapa tujuan pembangunan nasional, terutama terkait dengan upaya penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan, serta percepatan kemakmuran masyarakat yang ditandai dengan indikator pendapatan per kapita.

Angka 5% menggambarkan perekonomian Indonesia belum berada pada tingkatan full employment, yang berarti masih banyak kendala yang belum terpecahkan sehingga seluruh sumber daya yang dimiliki negara ini belum dapat dioptimalkan.

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan permakluman (excuse) terkait realisasi ekonomi tahun 2019 dengan kalimat ”kita tidak boleh kufur nikmat”. Ia mengomparasikan dengan data pertumbuhan ekonomi negara-negara G-20.

Hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong “tinggi”, nomor dua setelah Tiongkok. Pada 2019 pertumbuhan ekonomi negeri tirai bambu tersebut ”hanya” sekitar 6%, angka terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Memburuknya hubungan ekonomi dan perdagangan antara Washington-Beijing sejak era Presiden Donald Trump disinyalir menjadi salah satu faktor signifikan yang menciptakan kondisi tersebut.

Saat ini Tiongkok sedang mengalami fase siklus bisnis pada tahapan melandai ke bawah. Wabah virus baru corona yang muncul pada Desember 2019 dan masih berlanjut sampai sekarang diprediksi akan memukul perekonomian Tiongkok, paling tidak pada kuartal pertama tahun ini.

Jika persoalan 2019-nCoV cepat tertangani, kemungkinan pemulihan secara optimal baru akan terlihat mulai kuartal ketiga tahun ini. Walakin, tetap saja pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada 2020 akan lebih rendah disbanding tahun sebelumnya.

Sebelum wabah virus baru corona muncul, pertumbuhan ekonomi Tiongkok diramal berada di angka 5,7% dan saat ini ada yang bersikap pesimis bahwa produk domestik bruto bisa terpangkas 0,2%-0,3%.

Memukul Sektor Produksi dan Konsumsi

India yang sejauh ini menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi global juga sedang mengalami masalah domestik yang cukup pelik. Utang yang terus meningkat dan permasalahan bank bayangan (shadow banking) yang memukul sektor produksi dan konsumsi sekaligus menjadi penyebab melambatnya ekonomi di negara tersebut.

Tahun 2019 menjadi yang terburuk bagi perekonomian India dan mungkin masih berlanjut pada tahun ini. Stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5% seolah-olah dianggap sebagai sesuatu yang lumayan dibanding kondisi beberapa negara yang justru sedang mengalami perlambatan yang cukup cepat.

Dalam pidato pelantikan untuk periode kedua pada 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo secara tegas menyampaikan bahwa mimpi bangsa Indonesia setelah satu abad merdeka (tahun 2045) adalah keluar dari jebakan kelas menengah (middle income trap) sehingga menjadi negara maju pendapatan per kapita sekitar Rp27 juta per bulan atau Rp320 juta per tahun.

Kue ekonomi Indonesia diprediksi membesar menjadi US$7 triliun dan Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia. Perjalanan 20 tahun ke depan merupakan critical point bagi bangsa Indonesia.

Berdasarkan data Bank Dunia, pada 2018 produk domestik bruto per kapita Indonesia berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja (KKB) atau purchasing power parity (PPP) berada pada peringkat kedua terbawah di antara negara G-20, yaitu sebesar US$13.056,6.

Posisi kita hanya unggul dari India yang produk domestik bruto per kapitanya sebesar US$7.761.6. Peringkat pertama diduduki Amerika Serikat dengan produk domestik bruto per kapita sebesar US$ 62.641, yang berarti 4,8 kali dari produk domestik bruto per kapita Indonesia.

Dengan kurs saat ini produk domestik bruto per kapita sebesar Rp329 juta per tahun identik dengan US$23.400. Keluar dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5% bukanlah sebuah mission imposible asalkan ada upaya serius dari semua pemangku kepentingan serta koordinasi yang baik dari semua pihak.

Intinya bottle neck harus diatasi dengan baik. Ada sekian banyak persoalan struktural yang jadi hambatan menuju ke arah sana. Pertama, dari sisi produksi, yakni kemunculan persoalan tren melambatnya sektor manufaktur dalam perekonomian kita.

Pada 2019, sektor industri pengolahan berkontribusi terhadap 19,62% produk domestik bruto Indonesia. Sektor ini merupakan kontributor terbesar, dibanding sektor pertanian yang menyumbang 13,45%, perdagangan 13,02%, dan kontruksi sebesar 10,60% dari total produk domestik bruto.

Yang perlu dicermati adalah pada 2019 pertumbuhan sektor manufaktur melambat dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 5,02% menjadi 4,68%. Perlambatan ini bahkan sudah terjadi dalam periode belakangan ini.

Potret ini memunculkan kekhawatiran ada proses deindustrialisasi di Indonesia. Kementerian Perindustrian mestinya menjadi ujung tombak untuk mengatasi persoalan ini. Peraturan dan birokrasi yang menghambat sudah seharusnya dihilangkan, salah satunya lewat omnibus law.

Penyerapan Tenaga Kerja

Asalkan proses penyusunan dan pembahasan transparan serta melibatkan berbagai pihak yang kompeten, terbuka lebar kemungkinan undang-undang ”sapu jagat” tersebut bisa terealisisasi. Harus diingat bahwa di samping kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto, sektor industri pengolahan juga menyumbang penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar.

Kedua, dari sisi penerimaan, yakni masih rendahnya nisbah penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio) negara kita. Menurut laporan OECD yang berjudul Revenue Statistic in Asia and Pasific 2019, terungkap bahwa tax ratio Indonesia merupakan yang terendah di kawasan Asia Pasifik.

Faktor penyebabnya adalah masih tingginya kontribusi sektor pertanian dan sektor informal dalam perekonomian kita. Selain itu, juga maraknya praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dan masih rendahnya basis pemajakan.

Kontribusi sektor pertanian dalam struktur produk domestik bruto lumayan besar, tapi sumbangan terhadap penerimaan pajak hanya sekitar 1,7%. Hal ini disebabkan ada exemption policy terhadap sejumlah komoditas pertanian.

Bagaimana meningkatkan tax ratio di tengah kondisi perekonomian nasional dan global yang seperti ini merupakan pekerjaan tersendiri bagi pemerintah. Kebijakan pemberian tax amnesty yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu belum memberikan dampak yang signifikan.

Ketiga, dilihat dari sisi pengeluaran, produk domestik bruto Indonesia masih bersifat consumption heavy. Kontribusi konsumsi rumah tangga sebesar 56,62% terhadap produk domestik bruto. Pertumbuhan konsumsi melambat dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 5,05% menjadi 5,04%.

Relatif besarnya peran konsumsi rumah tangga bisa bersifat positif maupun negatif. Positif karena perekonomian Indonesia relatif ”kebal” terhadap pengaruh global. Negatif disebabkan perekonomian yang lebih sehat seharusnya sumbangan terbesar berasal dari pembentukan modal tetap bruto atau investasi.

Pada 2019 investasi berkontribusi sebesar 32,33%, melambat pertumbuhannya disbanding pada 2018, dari 6,64% menjadi 4,45%. Tugas otoritas adalah menjaga agar daya beli masyarakat terus membaik sehingga pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan.

Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian dan kondisi domestik yang belum ideal, melepaskan diri dari jebakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% bukan pekerjaan yang ringan, tapi bukan berarti tidak bisa dicapai (challenging but achieving).

Presiden Joko Widodo adalah pemimpin yang bertipe ”petarung”. Ia  tidak suka dengan penentuan berbagai target yang moderat atau ”biasa-biasa saja”. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat ”melompat” guna menggapai mimpi satu abad Indonesia merdeka.

Tinggal bagaimana pengambil kebijakan di level yang lebih bawah dalam menerjemahkan dan mengeksekusi harapan Presiden Joko Widodo yang juga jadi harapan seluruh masyarakat Indonesia.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya



Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho