Semarangpos.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mengusulkan agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperbanyak kantor perwakilannya di Jateng. Itu dilakukan agar pelayanan perizinan dan pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan di Jateng semakin meningkat.
“Saya mengusulkan BPOM di Jateng diperluas. Saat ini sudah ada tiga wilayah, yakni Semarang [balai besar], Solo, dan Banyumas [kantor loka]. Harapannya ditambah, paling tidak per eks-Keresidenan, seperti Pekalongan, Kedua, dan Pati juga ada,” ujar Sekda Jateng, Sri Puryono, saat menghadiri acara talkshow yang digelar BPOM di Griya Persada Convention Hotel, Kabupaten Semarang, Selasa (10/9/2019).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Sri mengungkapkan adanya beberapa persoalan yang kerap dihadapi pelaku UMKM. Salah satunya,yakni terkait perizinan yang masih panjang dan biaya yang mahal.
Selain itu, Sri juga meminta BPOM bisa meningkatkan pengawasan terhadap UMKM pangan, mulai dari bahan baku hingga peredaran. Dengan demikian, akan tercipta produk UMKM yang berkualitas atau memenuhi tiga aspek, yakni kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
“Apalagi UMKM merupakan tulang punggung ekonomi yang kuat, sehingga berbagai program yang disampaikan BPOM ini sangat pro-terhadap UMKM. Kami mendukung kegiatan seperti ini [talkshow],” katanya.
Sri menyebutkan UMKM yang bergerak di industri pangan di Jateng saat ini mengalami kemajuan cukup pesat. Jika pada 2018 lalu jumlahnya hanya mencapai 53.000 unit, maka pada triwulan II 2019, mengalami peningkatan menjadi 56.000 unit. Tak hanya dari segi jumlah peningkatan itu terjadi. Dari sisi omzet juga bauj sekitar 5%.
Sementara itu, Kepala BPOM, Peni Kusumastuti Lukito, yang turut hadir dalam acara itu mengatakan BPOM sudah ada di setiap ibu kota provinsi di Indonesia. Keberadaan BPOM di 34 provinsi itu untuk mendekatkan dengan masyarakat, termasuk pelaku usaha dalam mengurus perizinan.
Dalam kesempatan itu, Peni juga membantah jika mengurus perizinan di BPOM membutuhkan biaya yang tinggi. Ia menegaskan perizinan untuk UMKM hanya membutuhkan biaya sekitar Rp200.000 karena turut dibantu subsidi dari pemerintah.
“Jangan terkecoh bahwa proses perizinan UMKM di BPOM memakan biaya tinggi dan prosesnya lama. Informasi tersebut tidak benar, karena BPOM tersebar di 34 provinsi. Bahkan sejak 2018 ada di 40 kota dan kabupaten, termasuk di Jawa Tengah ada tiga BPOM,” ujarnya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
