Solopos.com, SEMARANG – Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) yang menurunkan status dua bandara besar di Jawa Tengah (Jateng) dari internasional menjadi domestik bakal membuat rugi para pengusaha hotel dan restoran. Sebab, hal ini bakal menutup pintu akses wisatawan asing yang ingin berkunjung berwisata ke Jateng melalui jalur udara di Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Adi Soemarmo Boyolali.
Penasehat dan Pembina Persatuan Hotel dan Restoran Indonesian (PHRI) Jateng, Benk Mintosih, mengaku kecewa dengan penurunan status internasional ke domestik tersebut. Padahal sebelumnya, pihaknya telah meminta penambahan flight atau penerbangan di Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Adi Soemarmo Boyolali.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
“Kita minta tambahan flight [rute internasional], malah yang dikabulkan dihapus [status internasionalnya]. Dan ini [status internasional ke domestik] tentunya jelas merugikan. Bakal tidak menguntungkan pelaku perhotelan, khususnya pariwisata,” kata Benk kepada Solopos.com, Rabu (5/1/2024).
Terkait penambahan flight yang diminta, Benk mengaku kala itu pemerintah belum bisa mengabulkan lantaran kurangnya peminat dari luar negeri menuju bandara Internasional di Jateng. Padahal, penambahan flight itu bisa menjadi pemantik agar wisatawan tahu bahwa akses menuju Jateng sudah mudah sehingga bisa membuka rute-rute penerbangan luar negeri lainya.
“Itu [peminat] kan proses. Adanya flight baru tujuanya juga untuk pancingan [wisatawan], harusnya berani disubsidi dulu di awal. Ketika sudah tertarik baru akan datang sendiri [wisatawan asing]. Maka saya rasa keputusan ini [internasional ke domestik] sepertinya belum diteliti dengan matang,” nilainya.
Benk pun berharap beralihnya status internasional ke domestik Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Adi Soemarmo Boyolali ini hanya sementara atau bisa dibatalkan. Oleh karena itu, hasil koordinasi dengan organisasinya di pusat, PHRI sepakat melayangkan surat keberatan kepada pemerintah atas keputusan Menhub itu.
“Mohon ditinjau lagi, karena harapan kami bisa kembali lagi ke internasional [dua bandara di Jateng]. Apalagi ketika akomodasi sudah dibetulkan, wisata ditingkatkan, pemandu wisata dan SDM [sumber daya manusia] disiapkan, pemerintah harusnya mendukung, menyemangati, kurangnya apa ditambah bukan malah dihilangkan. Karena namanya pariwisata, salah satunya kan ada bandara internasional,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, Benk menilai keputusan Kemenhub merubah status dua bandara internasional ke domestik ini tak selaras dengan kampanye yang selama ini digaungkan mengenai pariwisata. Yakni membawa atau menyiapkan pariwisata unggul atau utama.
“Katanya ayo [jadikan wisata utama], tapi ini [keputaan Kemenhub]? Jadi intinya, mudah-mudahan ini belum jadi keputusan final. Apalagi selama ini wisatawan asing di PHRI masih kurang dan belum terasa, meskipun kami [PHRI] selalu mencoba berbagai cara,” klaimnya.
Diberitakan sebelumnya, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Tengah juga menjadi salah satu asosiasi yang menolak keputusan Kemenhub itu. Bahkan, pihaknya akan melayangkan protes dan permohonan agar status dua bandara besar di Jateng, yakni Bandara Ahmad Yani Semarang dan Adi Soemarmo Boyolali, kembali menjadi bandara internasional.
“Sangat menyayangkan dengan penurunan level itu [Internasional ke domestik]. Padahal di Jateng sektor industri pariwisatanya pasca-Covid-19 sudah kembali bergeliat, ditambah dukungan investasi di sektor industri. Belum lagi yang sudah melirik [investasi di Jateng], maka seharusnya perlu didukung akses, salah satunya bandara Internasional,” kata Ketua Kadin Jateng, Harry Nuryanto.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
