Para aktivisi antikorupsi di Semarang saat menggalang dukungan terhadap KPK, beberapa waktu lalu. (Semarangpos.com-Imam Yuda S.)

Solopos.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) baru saja dinobatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pemerintah daerah paling bersih se-Indonesia.

Predikat ini diberikan KPK setelah melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) di 26 lembaga negara, kementerian, dan pemerintah daerah di Indonesia dalam kurun waktu Juli 2017-Juli 2018.

Dalam hasil survei itu, Pemprov Jateng menduduki ranking pertama dengan nilai 78,26, diikuti Jawa Timur (Jatim) dengan nilai 74,96, dan Sumatra Barat (Sumbar) dengan skor 74,63.

Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang, Widi Nugroho, memberikan apresiasi terhadap penilaian KPK itu. Meski demikian, ia menilai Pemprov Jateng belum sepenuhnya terbebas dari praktik korupsi.

“Kalau indikatornya dilihat dari sisi pengawasan masyarakat tentunya memang Jateng korelasinya positif. Masyarakat bisa melapor tentang pungutan liar, pelayanan publik yang tidak maksimal, dan lain-lain melalui aplikasi LaporGub!. Cuma itu kan dari sisi eksternal, yang harus dicermati dari sisi internalnya,” ujar Widi saat dihubungi Solopos.com, Selasa (1/10/2019).

Widi menilai praktik korupsi di lingkungan Pemprov Jateng masih rawan terjadi. Terutama dalam hal-hal tender proyek yang berhubungan dengan pejabat pemerintahan.

Widi mengaku lembaganya sering mendapat aduan dari beberapa pihak terkait adanya cashback atau imbalan yang harus diberikan kepada pejabat pemerintah saat melakukan transaksi proyek. Jika cashback yang diminta pejabat itu tak disetujui, proyek pun bisa batal.

“Kita sering mendapat aduan tentang adanya cashback proyek pemerintah. Kalau masih ada cashback, itu menunjukkan sistem belum bekerja dengan baik,” terang Widi.

Kendati demikian, Widi mengaku secara eksternal, Pemprov Jateng sangat gencar dalam mempromosikan kampanye antikorupsi kepada masyarakat. Promosi itu dilakukan pemerintahan Gubernur Ganjar Pranowo dalam berbagai kegiatan seperti saat melantik agen antikorupsi di Salatiga, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Sugih Wijayanti dari Komunitas Masyarakat Anti-Korupsi (Kompak) Jateng, memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemprov Jateng dalam melakukan pencegahan tindak korupsi.

“Ini sesuai dengan slogan Pak Gubernur yang Mobten Korupsi, Mboten Ngapusi. Kami selaku komunitas penyuluh antikorupsi merasa bangga. Pencapaian ini sekaligus menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak untuk mempertahankannya,” ujar Sugih.

Sugih berharap apa yang dilakukan Ganjar dalam melakukan penyuluhan antikorupsi bisa diikuti kepala daerah lain di Jateng. “Para bupati dan wali kota di Jateng harus mengikuti sertifikasi sebagai penyuluh antikorupsi. Itu akan sangat keren, jadi mereka tidak akan berani melakukan korupsi,” imbuhnya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten