SOLOPOS.COM - Ketua PUKAT UGM, Totok Dwi Diantoro (tengah) memberi paparan dalam diskusi Menolak Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi, warung teh Umran atau Wikiti, kapanewon ngaglik, Sleman, Selasa (1/6/2021). (Harianjogja.com/Lugas Subarkah)

Solopos.com, SLEMAN - Memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni, jaringan masyarakat sipil Jogja menggelar kegiatan bertajuk Menolak Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan serangkaian diskusi, pentas musik, dan pameran seni.

Kegiatan ini menjadi bentuk protes terhadap pelantikan pegawai komisi antirasuah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelantikan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Serangkaian acara berlangsung di warung teh Umran atau Wikiti, kapanewon ngaglik, Sleman, Selasa-Jumat (1-18/6).

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Rangkaian kegiatan terkait menolak pelemahan KPK merupakan hasil kolaborasi dari Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta. Juga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Connecting Design Studio, Koperasi Edukarya Negeri Lestari dan Potluck Studio.

Baca juga: 75 Pegawai KPK Tak Lulus TWK, Ini Daftarnya

Ketua Pukat Fakultas Hukum UGM, Totok Dwi Diantoro, mengajak publik menjaga sikap antikorupsi dan menolak pelemahan KPK. “Partisipasi publik penting untuk mendorong pemegang kekuasaan memperbaiki jalan pemberantasan korupsi,” ujarnya, Selasa (1/6)

Diskusi untuk membuka pameran menghadirkan Direktur Direktorat Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko. Ketua Pukat UGM, Totok Dwi Diantoro; Aktivis Perempuan Indonesia Antikorupsi, Wasingatu Zakiah, dan Direktur Biennale Yogyakarta, Alia Swastika.

Untuk mendukung kampanye menolak pelemahan KPK, kolaborasi antar jaringan masyarakat sipil ini juga menyuguhkan pameran 55 poster seni hasil kurasi seniman Anang Saptoto. Seni dinilai dapat menjadi medium untuk melawan pelemahan KPK.

Baca juga: Gelombang Tinggi Perairan Selatan, BMKG Jogja Ingatkan Wisatawan

Tes Wawasan Kebangsaan

Pameran seni menolak pelemahan KPL berlangsung hingga 15 Juni ini akan ditutup dengan diskusi yang menghadirkan narasumber. Yakni mantan pimpinan KPK, Saut Situmorang; Dekan Fakultas Hukum UGM, Sigit Riyanto. Dosen Sanata Dharma, St. Sunardi dan Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Allisa Wahid.

Ketua AJI Yogyakarta, Shinta Maharani, mengatakan narasumber diskusi selama ini dikenal sebagai orang-orang yang aktif menyuarakan perlawanan terhadap pelemahan KPK dalam berbagai forum maupun media massa.

“Pelemahan KPK tergambar melalui tes wawasan kebangsaan terhadap 75 pegawai KPK. Tes yang bernada seksis, diskriminatif, dan dengan pelabelan radikalisme ini menyingkirkan pegawai berintegritas,” katanya soal aksi menolak pelemahan KPK.

Baca juga: Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dari Istana Bogor

Menolak pelemahan KPK kendati lembaga tersebut minim prestasi dalam menangani kasus korupsi. Situasi itu menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga yang selama ini dikenal berintegritas. Upaya menggerus gerakan pemberantasan korupsi berhasil. Transparency International Indonesia merilis Indeks persepsi korupsi IPK Indonesia pada 2020. Skornya turun dari 40 pada 2019 menjadi 37 pada 2020.

Penanganan perkara korupsi KPK setahun terakhir cenderung tak memuaskan. Jumlah operasi tangkap tangan KPK pada masa pimpinan menurun drastis. Dari sisi kualitas, KPK luput menuntaskan kasus korupsi skala besar, misalnya dalam korupsi yang melibatkan suap komisioner KPU, benih lobster, dan bantuan sosial Covid-19. KPK bahkan menghentikan kasus korupsi BLBI yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.

 

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya