Tutup Iklan

Jangan Terkecoh! Ini Beda Pinjol Ilegal dengan Pinjol Legal

Pemerintah melakukan penindakan tegas terhadap pinjol ilegal, sedangkan pinjol-pinjol lain yang legal sudah ada izin, sah, dipersilakan berkembang.

 Infografis Pinjol (Solopos/Whisnupaksa)

SOLOPOS.COM - Infografis Pinjol (Solopos/Whisnupaksa)

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah telah menegaskan akan menindak tegas para pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal karena keberadaanynya meresahkan masyarakat. Sedangkan pinjol legal alias telah mendapat izin resmi tetap diperbolehkan beroperasi.

Menko Polhukam Mahfud MD baru-baru ini menegaskan masyarakat yang telanjur menjadi korban pinjol ilegal untuk tidak membayar utang. “Dengan ini maka kita menegaskan bahwa akan dilakukan penindakan tegas terhadap pinjol ilegal. Untuk pinjol-pinjol lain yang legal sudah ada izin, sah, silakan berkembang karena justru itu yang diharapkan. Tapi yang ilegal itu yang akan ditindak dengan ancaman hukum pidana seperti tadi,” tuturnya.

Simak 14 perbedaan pinjol ilegal dan legal seperti dikutip dari situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamis (21/10/2021):

1. Regulator atau Pengawasan

Pinjol ilegal tidak memiliki regulator khusus dalam mengawasi kegiatan penyelenggara pinjol. Sedangkan pinjol legal berada dalam pengawasan OJK sehingga memerhatikan aspek perlindungan konsumen.

Baca juga: Waspada Jeratan Pinjol Ilegal! Ini Cara Menghindarinya

2. Bunga dan Denda

Pinjol legal diwajibkan untuk memberikan keterbukaan informasi kepada konsumen mengenai bunga dan denda maksimal. Dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah diatur bahwa biaya pinjaman maksimal 0,8 persen per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100 persen dari nilai pokok pinjaman. Pinjol ilegal tidak menyediakan transparansi informasi yang jelas serta tidak mengikuti dasar hukum, sehingga sering mengenakan biaya dan denda yang sangat besar.

3. Kepatuhan Peraturan

Tidak seperti pinjol legal, pinjol ilegal menyelenggarakan kegiatan tanpa mematuhi peraturan, baik POJK atau perundang-undangan lain yang berlaku.

4. Pengurus

Jajaran direksi dan komisaris penyelenggara pinjol legal yang terdaftar di OJK pasti memiliki latar belakang setidaknya pengalaman minimal satu tahun di Industri Jasa Keuangan pada level manajerial, sedangkan pinjol ilegal tidak memiliki standar pengalaman apa pun.

5. Cara Penagihan

Para tenaga penagih di lembaga pinjol legal diwajibkan sebelumnya untuk mengikuti sertifikasi yang dilakukan oleh AFPI. Hal tersebut berbeda jelas dengan apa yang biasanya dilakukan oleh pinjol ilegal, dimana caranya cenderung menggunakan cara kasar, seperti mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum.

Baca juga: Mahfud MD Tegaskan Korban Pinjol Ilegal Jangan Bayar

6. Asosiasi

Sebagai lembaga pinjol legal yang terdaftar di OJK otomatis wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk yaitu AFPI. Maka pinjol yang tidak memiliki asosiasi ataupun tidak menjadi anggota AFPI bisa dikatakan pinjol ilegal.

7. Lokasi Kantor/Domisili

Lokasi kantor pinjol legal pasti telah disurvei oleh OJK dan dapat mudah ditemukan di Google, berbeda dengan pinjol ilegal yang alamat kantornya tidak jelas atau ditutupi, bahkan bisa jadi berlokasi di luar negeri untuk menghindari aparat hukum.

8. Status

Seluruh pinjol legal yang terdaftar/berizin OJK pasti berstatus legal dimana sesuai dengan POJK/77/POJK.01/2016. Hal itu berbeda dengan pinjol ilegal yang menjadi target dari Satgas Waspada Investasi (SWI) bersama Kominfo, Google Indonesia, dan Direktorat Cybercrime Polri karena tidak berizin.

9. Syarat Pinjam Meminjam

Pinjol ilegal cenderung memiliki proses yang mudah tanpa perlu mengetahui keperluan pinjaman. Sedangkan sebagai penyelenggara pinjol legal harus mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan berbagai dokumen untuk melakukan apa yang disebut dengan credit scoring.

10. Pengaduan Konsumen

Pinjol legal yang berizin OJK pasti menyediakan sarana pengaduan pengguna dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta melaporkan tindak lanjutnya kepada OJK. Selanjutnya, pengguna juga dapat menyampaikan pengaduan melalui AFPI dan. OJK. Jika terdapat permasalahan sengketa, pengguna bisa difasilitasi oleh OJK atau AFPI. Pada aspek ini, pinjol ilegal cenderung tidak menanggapi pengaduan pengguna dengan baik.

Baca juga: Kerap Teror Nasabah, Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Jakarta

11. Kompetensi Pengelola

Seluruh direksi, komisaris, dan pemegang saham pada pinjol legal wajib mengikuti sertifikasi yang diadakan AFPI untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis pinjol legal. Aspek ini tidak berlaku bagi pinjol ilegal sehingga sertifikasi atau pelatihan tersebut tidak wajib baginya.

12. Akses Data Pribadi

Pinjol ilegal akan meminta akses kepada seluruh data pribadi yang ada di dalam smartphone pengguna, yang kemudian disalahgunakan oleh pihak pinjol ilegal untuk melakukan penagihan. Sedangkan pinjol legal hanya diizinkan mengakses Camera, Microphone, dan Location pada smartphone pengguna.

13. Risiko bagi Lender

Pada penyelenggara pinjol legal berizin OJK, lalu lintas dana dilakukan melalui sistem perbankan dan segala manfaat ekonomi maupun biaya yang dikenakan kepada lender dinyatakan secara jelas dalam perjanjian. Sedangkan lender pada pinjol ilegal memiliki risiko sangat tinggi, terutama risiko penyalahgunaan data, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai, dan/atau berpotensi praktik shadow banking dan ponzi scheme.

14. Keamanan Nasional

Penyelenggara pinjol legal wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di Wilayah Republik Indonesia, yang berbeda dengan pinjol ilegal karena tidak patuh pada aturan, dengan menempatkan data pengguna di Indonesia dan tidak memiliki Pusat Pemulihan Bencana pada saat terjadi gangguan terhadap sistem elektronik.


Berita Terkait

Berita Terkini

Waduh, 4 Bulan Terjadi 1.500 Pelanggaran Tata Niaga Impor

Kemendag masih terus melakukan sosialisasi kepada pelaku impor terkait perizinan dan soal pemenuhan standar kualitas.

Mitra JNE Minta Maaf Seusai Tagar BoikotJNE Ramai di Twitter

Tagar BoikotJNE kembali ramai di Twitter. Munculnya tagar ini merupakan imbas dari beredarnya pamflet lowongan pekerjaan.

Duka Semeru, Kemenkop akan Restrukturisasi Kredit UMKM Korban Erupsi

Menkop telah menginstruksikan jajarannya segera melakukan inventarisasi terhadap pelaku UMKM di wilayah terdampak bencana khususnya pelaku usaha yang memiliki pembiayaan KUR.

Kemendag Ungkap Ada 2.300 Peluang Bisnis Waralaba, Siapa Berminat?

Pada 2020 bisnis waralaba di Indonesia masih tetap berkontribusi dalam penyerapan 628.000 tenaga kerja dan mencatat omzet tidak kurang dari Rp54,4 miliar.

Penjualan Produk Asuransi Diwacanakan Wajib Direkam, Ini Respons AAJI

osiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyambut baik rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mewajibkan perusahaan asuransi melakukan perekaman saat menawarkan produk asuransi.

E-Commerce Asal Malaysia, PG Mall Siap Ramaikan Pasar Indonesia

PG Mall, platform dagang-el (e-commerce) asal Malaysia, siap merambah pasar Indonesia, seiring dengan tumbuhnya tren belanja daring selama pandemi.

Bos Baru PLN Enggan Komentari Akuisisi Perusahaan Kendaraan Listrik

Direktur Utama PT PLN (Persero) Dharmawan Prasodjo enggan mengomentari terkait dengan akuisisi perusahaan produsen kendaraan listrik asal Jerman.

BRI dan OVO Kolaborasi Bikin Kartu Kredit, Ini Benefit bagi Pengguna

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Visionet Internasional atau OVO merilis kartu kredit OVO U Card yang menyasar kebutuhan milenial.

Cenderung Naik! Cek Harga Emas di Pegadaian, Selasa 7 Desember 2021

Harga emas batangan 24 karat di Pegadaian pada Selasa (7/12/2021) naik untuk cetakan UBS, sedangkan cetakan Antam stagnan.

70 Persen Anak Muda Berminat Kembangkan Usaha Berbasis Kreativitas

Survei menunjukkan 70% anak muda di Indonesia berminat besar mengembangkan kewirausahaan by design yang berbasis produk kreativitas dan inovasi teknologi.

Terbebani Biaya Operasional, Bandara YIA Siap-Siap Kurangi Pegawai

Operator bandara Yogyakarta International Airport (YIA) berencana melakukan rasionalisasi pegawai outsourcing yang telah berakhir masa kontraknya untuk mengurangi beban biaya operasi.

Kembali Dapatkan Perpanjangan PKPU, Begini Respons PT Sritex

PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex kembali mendapatkan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pengadilan Niaga Semarang.

Korban Asuransi Ungkap Sisi Gelap Unit-Link: Agen Palsukan Tanda Tangan

Komunitas Korban Asuransi mengungkap sisi gelap atau bobrok penyelenggaraan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit-link.

Utang Pinjol Resmi Tembus Rp27,9 Triliun, Ini Pendana Terbesar

Statistik OJK terkait industri teknologi finansial pendanaan bersama alias peer-to-peer lending (fintech lending) mengungkap utang di industri ini telah menembus Rp27,9 triliun.

Omicron Jadi Ancaman Baru, Apa Dampaknya bagi Investasi Emas di 2022?

Kemunculan varian baru virus corona, Omicron diprediksi apat menjadi katalis penguatan harga emas pada 2022 mendatang.