SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Pengeloaan bantuan pemberdayaan untuk warga miskin di sejumlah wilayah di DIY dinilai tidak tepat. Bahkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengaku kecewa dengan pengelolaan dana bantuan pemberdayaan itu, (Harian Jogja, 11/1).

Dari laporan yang masuk, bantuan dalam bentuk hewan ternak seperti kambing, lele dan lainnya, yang harusnya dikembangkan, justru dijual demi mencukupi kebutuhan konsumsi. Padahal bantuan hanya bersifat sekali, bila gagal di kemudian hari warga tak dapat lagi.

Promosi Mimpi Prestasi Piala Asia, Lebih dari Gol Salto Widodo C Putra

Menurut Sultan, dengan melihat fakta itu, warga seolah tak ada motivasi untuk berusaha keras memperbaiki taraf kehidupan keluarganya, dengan mengggunakan bantuan secara bijak dan lepas dari status warga miskin. Dengan statusnya sebagai warga miskin, mereka justru terus berharap akan terus memperoleh bantuan. Anggaran kemiskinan untuk DIY yang mencapai Rp100 miliar, harus digunakan secara bijak.

Kekecewaan yang disampaikan Sultan, jelas merupakan hal yang wajar. Terlebih jika melihat masih banyak warga penerima bantuan yang terus berharap memperoleh bantuan, tanpa mau bekerja keras.

Jika melihat dari program yang digulirkan, upaya penanggulangan kemiskinan yang mengandalkan strategi pemberdayaan masyarakat dan tak sekadar memberi bantuan, jelas sangat bagus. Masyarakat didorong  bisa berusaha dengan modal bantuan yang diperoleh. Sebagai contoh, upaya pemberdayaan warga miskin di wilayah Gunungkidul dan Kulonprogo, di mana masyarakat didorong mengembangkan usaha peternakan dan perikanan. Bagi warga miskin yang mau berusaha keras, bantuan permodalan seperti bibit ikan, kambing maupun sapi bisa dikembangkan secara bisnis. Namun bagi warga miskin yang tetap ‘berjiwa miskin’, bantuan yang digulirkan itu tak ada bedanya dengan bantuan lain. Mereka lebih memilih menjual bantuan yang diperoleh, hanya demi mencukupi kebutuhan sesaat.

Dengan melihat fakta-fakta seperti itu, program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah, tak akan bisa berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Bahkan Sultan pun mengaku Pemprov DIY tak mempunyai target berapa jumlah warga miskin yang dapat dikurangi pada 2012. Pengentasan kemiskinan, menurut Sultan, tergantung kemauan dan kerja keras warga penerima bantuan itu sendiri.

Selain budaya tangan dibawah alias budaya masyarakat yang selalu mengharapkan bantuan yang harus dihapus, budaya konsumerisme yang begitu kuat menjerat masyarakat hingga masyarakat paling bawah, juga harus mulai dikikis.

Tanpa adanya kontrol, pengawasan dan pendampingan, akan sangat sulit mengubah sikap mental masyarakat miskin. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, juga harus terus bekerja keras memberi pendampingan kepada masyarakat miskin, hingga mereka benar-benar keluar dari jurang kemiskinan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya