Tutup Iklan

Jangan Bebankan PPN Jasa Pendidikan, DPR Ingatkan Kondisi Susah

Rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap jasa pendidikan memantik kontroversi.

 Ilustrasi biaya pendidikan. (Freepik.com)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi biaya pendidikan. (Freepik.com)

Solopos.com, JAKARTA — Rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap jasa pendidikan memantik kontroversi. Wacana ini dinilai akan memberikan dampak serius bagi masa depan penyelenggaraan pendidikan. Kalangan DPR mengingatkan kondisi kini sedang susah sehingga kurang pas membani rakyat dengan pajak pendidikan.

Anggota Komisi X DPR Ali Zamroni mengkritik tajam rencana tersebut. Menurut dia jangan karena 85 persen pendapatan negara berasal dari pajak lantas pendidikan harus kena imbasnya. “Memang betul negara dalam kondisi pemulihan ekonomi karena dampak pandemi, namun kebijakan ini berpotensi mempersulit masyarakat di saat yang sudah sulit,” ujar Ali, Jumat (11/6/2021).

Seharusnya dalam kondisi saat ini negara memberikan stimulus ekonomi sebanyak-banyaknya kepada seluruh sektor. Jadi, ujar dia, negara tidak memberikan beban tambahan kepada masyarakat. Karena itu, politisi DPR dari Fraksi Gerindra itu meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan.

Baca Juga: Duh, 3.000 Unit Mobil DFSK Indonesia Belum Laku

Menurut Ali pembebanan PPN pada jasa pendidikan akan jadi persoalan baru di masyarakat. Hal itu dinilai menjadi langkah mundur pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Menurut saya ini langkah mundur, ketika dunia saat ini sedang mengatasi pendemi dan upaya untuk menjadikan pendidikan sebagai pilar bangsa, justru pemerintah indonesia berencana untuk membebankan pajak pada sektor pendidikan ini,” ujarnya.

Perlu Dikaji Ulang

Selain meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut, Ali mendorong pemerintah aktif membenahi pendidikan di Indonesia. Ali menambahkan dunia pendidikan kita saat ini masih belum memenuhi standar yang merata. Banyak daerah di Indonesia yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah.

“Jangan malah diklasterisasi dengan model skema-skema yang patut di kenakan pajak. Saya khawatir nanti akan merembet ke sektor pendidikan lain,” ujarnya.

Baca Juga: Haji Indonesia Batal, Bagaimana Malaysia?

Ali juga meminta Kemendikbudristek tidak tinggal diam dengan rencana pengenaan pajak ini, karena yang merasakan dampaknya adalah masyarakat di bawah dan dunia pendidikan secara umum. Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyatakan memahami jika pemerintah berusaha memperluas sektor objek pajak di Indonesia.

Akan tetapi, Huda mengingatkan pemerintah agar hati-hati dengan memasukkan sektor pendidikan dalam objek pajak melalui PPN jasa pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, lanjut Huda, memang sebagian dilakukan oleh kalangan swasta.

Bahkan, ada sebagian dari penyelenggara pendidikan memasang tarif mahal karena kualitas kurikulum maupun sarana-prasarana penunjangnya. “Meski demikian, secara umum sektor pendidikan masih membutuhkan uluran tangan pemerintah karena keterbatasan sarana prasarana ataupun lemahnya potensi ekonominya,” kata Huda.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Berita Terkait

Berita Terkini

Pemerintah Dukung Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi mendapat dukungan pemerintah untuk bisa kembali pulih.

Gatot Nurmantyo Tuding TNI Disusupi Paham Komunis, Apa Kata Kostrad?

Tudingan Gatot Nurmantyo langsung memanaskan tensi politik Tanah Air menjelang Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2021.

Hancur Akibat Pertempuran, Rekonstruksi Rumah di Gaza Dimulai Oktober

Rekonstruksi rumah yang hancur atau rusak akibat pertempuran sengit antara Israel dan Palestina pada Mei akan dimulai pekan pertama Oktober.

Sempat Jadi Buron, Nurbaeti Calo Ratusan TKI Ilegal Ditangkap

BP2MI dan Polisi menangkap Nurbaeti, calo 500 orang pekerja migran ilegal setelah menerima laporan dari calon pekerja migran Indonesia

Yahya Waloni: Saya Minta Maaf Saudaraku Umat Nasrani

Yahya Waloni berjanji ke depan akan berdakwah tanpa harus menyakiti umat lain.

Pengamat UGM Soal Peluang Ganjar-Airlangga Duet Pilpres 2024

Pengamat Politik UGM, Wawan Mas'udi menyebut Ganjar populer sedangkan Airlangga memiliki modal kuat secara politik.

BEM SI Tuntut Jokowi Tanggung Jawab Soal Pelemahan KPK

Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI), yang berdemo di dekat gedung KPK, menyampaikan lima tuntutan terkait KPK.

Bungkam Vanuatu di PBB, Ini Sosok Diplomat Muda RI Sindy

Sosok Sekretaris Ketiga Perwakilan Tetap RI di New York, Sindy Nur Fitri menjadi sorotan saat berbicara di Sidang Umum PBB. Siapa Sindy?

Edyaan! Pemuda Ini Siram Pacarnya Pakai Air Keras sampai Meninggal

Kisah tragis dialami seorang remaja asal Medan, Sumatra Utara, yang meninggal akibat disiram pacarnya dengan air keras.

Sakeco Perempuan Mengatasi Tabu dan Memodernkan Tradisi

Secara literal istilah sakeco berasal dari kata keco (bahasa Sumbawa) yang berarti kicau dalam bahasa Indonesia.

10 Berita Terpopuler: Rossi Soal Sirkuit Mandalika hingga Kabar Tukul

Komentar Valentino Rossi tentang tantangan membalap di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi berita terpopuler di Solopos.com, Senin (27/9/2021).

Usai Periksa Luhut, Polda Metro Akan Panggil Haris Azhar-Fatia

Polda Metro Jaya akan memanggil Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti dalam waktu dekat terkait dugaan pencemaran nama baik melibatkan Menko Bidang Marinvest, Luhut Binsar Pandjaitan.

Bandara Dibuka, Afghanistan Siap Bekerja Sama dengan Semua Maskapai

Taliban pada Minggu (26/9/2021) mengumumkan bahwa semua masalah teknis di bandara Kabul sudah teratasi dan penerbangan internasional siap kembali beroperasi.

Menko Marinvest Luhut soal Data Tambang: Kita Buka di Pengadilan!

Menko Marinvest, Luhut Binsar Pandjaitan, tidak ambil pusing soal tantangan membuka data bisnis tambang di Papua yang disebut-sebut miliknya.

Sadis! Kuping Muazin Disayat Jemaah Masjid, Dapat 39 Jahitan

Kisah tragis dialami seorang muazin yang telinganya disayat jemaah masjid hingga nyaris putus dan mendapat 39 jahitan.

PBB Serukan Penghapusan Senjata Nuklir, Turki Malah Pengin Beli Rudal

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, menyatakan senjata nuklir harus dilenyapkan dari dunia dan era baru dialog, harapan dan perdamaian harus dimulai.