SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

WONOGIRI–Fraksi PDIP DPRD Wonogiri menanyakan validasi data penerima jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).

Pertanyaan tersebut muncul karena meski 7.580 penerima Jamkesmas telah dicoret Februari lalu, sampai saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Wonogiri belum menetapkan penerima pengganti.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Wonogiri, Indah Retnowati, mengatakan berdasarkan hasil reses ke-2 yang dilaksanakan pada 13, 14, 16, 17, 21, dan 22 Mei, sejumlah anggota Fraksi PDIP mendapati ada aspirasi warga terkait penerima Jamkesmas dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang tidak valid.

Menurutnya, banyak masyarakat miskin yang kesulitan mengakses layanan kesehatan lantaran tidak mampu secara ekonomi. Untuk itu, pihaknya mendesak Pemkab Wonogiri melakukan validasi data terhadap penerima Jamkesmas dan Jamkesda.

“Data Jamkesmas dan Jamkesda perlu segera dievaluasi,” tegas Indah, saat menyampaikan paparan di hadapan peserta rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil reses ke-2 2013 di Gedung DPRD Wonogiri, Senin (27/5/2013).

Tambah Anggaran

Anggota Fraksi PDIP lain, Martanto, yang melaksanakan reses di Daerah Pemilihan IV, juga mengungkapkan validasi data sangat diperlukan di tengah berkurangnya jumlah penerima Jamkesmas 2013 sebanyak 58.000-an orang.

Menurutnya, validasi data tersebut tidak hanya bagi penerima Jamkesmas pengganti melainkan juga semua penerima jamkesmas. Di samping jamkesmas, Martanto juga mendesak validasi untuk penerima Jamkesda. Pemkab juga harus mengimbangi upaya validasi dengan menambah anggaran untuk program jamkesda.

“Akibat minimnya dana Jamkesda sekarang ini menyebabkan warga tidak dapat mengakses kesehatan secara menyeluruh. Orang yang gagal ginjal hanya bisa mengakses Jamkesda untuk cuci darah 10 kali, lainnya biaya sendiri,” terang Martanto.

Menanggapi hal itu, Kepala DKK Wonogiri, Widodo, menegaskan proses validasi data penerima Jamkesmas dan Jamkesda sedang berjalan. Sebenarnya, DKK memasang target bisa menyelesaikan validasi data 31 Mei 2013.  Namun, validasi data yang dilakukan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Wonogiri tersebut berjalan lambat, sebab belum semua data dari kecamatan masuk.

Widodo mengatakan dengan adanya desakan dari DPRD agar segera memvalidasi data, pihaknya mendesak pemerintah desa/kelurahan serta pemerintah kecamatan segera menyampaikan data warganya yang benar-benar miskin dan tidak sanggup mengakses layanan kesehatan karena keterbatasan ekonomi.

“Sebenarnya kami hanya pelaksana saja. Soal validasi, tentu saja yang lebih mampu ketua RT lanjut desa dan selanjutnya ke Bappeda. Jadi kami minta jajaran pemerintahan di daerah segera menyampaikan data sebelum akhir Mei,” beber dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya