JAMKESDA: Pemkab Boyolali Tambah Plafon Jamkesda Rp3 Miliar

BOYOLALI–Plafon anggaran untuk layanan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 2012 di Kabupaten Boyolali ditambah Rp3 miliar, dari sebelumnya Rp7 miliar menjadi Rp10 miliar. Penambahan anggaran tersebut untuk mengkaver layanan kesehatan bagi warga miskin yang tidak masuk program

ILUSTRASI (Hanifah Kusumastuti/JIBI/SOLOPOS)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

aminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), hingga Desember mendatang.

“Dana senilai Rp7 miliar itu diperkirakan hanya cukup untuk mengkaver layanan kesehatan bagi warga tidak mampu, sekitar 9 bulan hingga 10 bulan,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Boyolali, Syamsudin, ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (4/9/2012).

Disebutkan Syamsudin, jumlah pertanggungan program Jamkesda di Boyolali tercatat lebih dari 400.000 jiwa. Sementara itu dari serapan anggaran program Jamkesda, Syamsudin menyebutkan paling banyak pengajuan klaim oleh RSUD Pandanarang, yakni mencapai 60 persen. Sisanya, klaim dari RSUD Banyudono dan RSUD Simo.

Sementara itu, realisasi klaim Jamkesda oleh PT Askes Boyolali, hingga April 2012, mencapai Rp2,6 miliar.

Kasi Kemitraan PT Askes Boyolali, Bambang Ruswadi, mengakui data realisasi klaim Jamkesda yang dilaporkan kepada perusahaan itu baru sampai per April tersebut. Padahal seharusnya, klaim untuk Mei-Agustus juga sudah dilaporkan manajemen sejumlah rumah sakit yang menjadi mitra pemerintah dalam program Jamkesda, kepada ke PT Askes.

”Memang seharusnya pelaporan klaim dilakukan n+1 atau sebulan setelah waktu klaim. Contohnya realisasi asuransi Jamkesda untuk Januari, seharusnya dilaporkan klaimnya Februari,” ungkap Bambang.

Namun pada pelaksanaannya, Bambang mengakui pelaporan klaim Jamkesda kepada PT Askes seringkali tidak tepat waktu. Padahal menurutnya, keterlambatan pelaporan klaim itu berpotensi mengganggu proses layanan dan pengurusan administrasi untuk program tersebut.
Terkait hal itu, Bambang mengakui tak henti-hentinya mengomunikasikan persoalan itu kepada jajaran manajemen rumah sakit.

“Tapi mayoritas mereka beralasan ada kendala dari sisi SDM-nya [sumber daya manusia],” katanya.