(minangkabaunews.com)
Solopos.com, BOYOLALI — Bupati Boyolali, Seno Samodro, menegaskan agar kepala desa (kades) benar-benar selektif dalam memberikan rekomendasi kepada warganya untuk mendapatkan layanan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Hal itu agar peruntukkan program tersebut lebih tepat sasaran.
“Kades jangan terlalu mudah memberikan rekomendasi untuk mendapatkan pembiayaan kesehatan melalui Jamkesda. Program itu diperuntukkan bagi KK [kepala keluarga] masyarakat Boyolali dan warga di luar KK Boyolali tidak diperbolehkan memperoleh layanan Jamkesda,” Bupati kepada wartawan, Sabtu (16/11/2013).
Sebelumnya, Bupati mengungkapkan kekhawatiran jebolnya APBD lantaran pemanfaatan program Jamkesda tersebut melebihi alokasi. Hal itu terjadi karena saat ini warga sudah mulai memanfaatkan layanan tersebut.
“Dengan program Jamkesda tersebut, Bupati bermaksud memberi kemudahan kepada masyarakat Boyolali. Tapi banyak kasus di luar perkiraan Pemkab. Contoh, ada penduduk Boyolali yang urik [curang] sengaja menggunakan layanan Jamkesda di rumah sakit dan mendapatkan layanan kelas III [agar gratis],” ungkapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
