JAMINAN KESEHATAN : TAD Ingin Ribuan Difabel Miskin Bisa Peroleh Jamkes

Solopos.com, KLATEN–Tim Advokasi Difabel (TAD) Klaten mengapresiasi kepedulian Pemkab untuk mendaftarkan 200 orang difabel miskin yang belum mendapat jaminan kesehatan. Mereka berharap ribuan difabel miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan bisa difasilitasi secara bertahap.

“Kami berterima kasih pada Pemkab yang telah mengupayakan pendaftaran difabel miskin dalam BPJS [Badan Penyelenggara Jaminan Sosial] Kesehatan, walaupun jumlahnya masih sedikit. Kami berharap difabel miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan bisa difasilitasi untuk mendapat layanan itu,” kata Wakil Ketua TAD Klaten, Suhardi Wiyanto, saat dihubungi solopos.com, Minggu (2/2/2014).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ia berharap ribuan difabel yang belum mendapat jaminan kesehatan bisa didaftarkan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pendaftaran tersebut bisa dilakukan secara bertahap saat ada kuota tambahan. Sebab, menurutnya, masih banyak difabel miskin yang tidak memiliki mata pencaharian.

“Dari data yang kami miliki, total difabel di Kabupaten Klaten ada 14.000 orang. Dari jumlah itu, 9.000 orang diantaranya merupakan difabel miskin. Sekitar 50% dari 9.000 orang difabel itu tidak memiliki pekerjaan karena mereka tidak bisa berkarya. Sedangkan lainnya bekerja di sektor nonformal,” tuturnya.

Semmentara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Klaten, Slamet Widodo, mengatakan dari data di dinas, jumlah difabel yang miskin di Klaten ada sekitar 7.000 orang. Menurutnya, alokasi 200 orang difabel yang akan dimasukkan dalam program JKN dianggap masih sedikit. Ia pun berharap semua difabel miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan bisa dimasukkan dalam program kesehatan tersebut.

“Saya sudah mendapat informasi dari Dinas Kesehatan kalau ada rencana mendaftarkan difabel miskin untuk mendapat jaminan kesehatan. Tapi, jumlahnya sekitar 200 orang. Memang, itu masih sedikit dibanding 7.000 orang difabel miskin di Klaten. Kami berharap mereka yang belum memiliki jaminan kesehatan bisa dimasukkan dalam BPJS secara bertahap,” katanya saat dijumpai solopos.com di Pemkab Klaten, akhir pekan lalu.