JAMINAN KESEHATAN SOLO : 5.576 Warga Miskin Solo Masih Tercecer

Jaminan kesehatan Solo, ribuan orang peserta PKMS gold belum kunjung mendapat jaminan kesehatan.

Solopos.com, SOLO--Sebanyak 5.576 warga miskin (gakin) peserta Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Gold belum kunjung mendapat jaminan kesehatan. Lambatnya pendataan untuk menunjang integrasi PKMS Gold menuju Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membuat ribuan gakin masih tercecer.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Informasi yang dihimpun Solopos.com, pendataan sebulan terakhir hanya menyentuh 4.625 gakin dari total 10.201 gakin yang belum terverifikasi. Dengan demikian hingga awal Februari baru ada 16.250 warga dari total 21.826 pemegang kartu PKMS Gold yang telah terverifikasi (pendataan awal Januari yang terverifikasi tercatat 11.625 orang).

“Masih ada 5.576 gakin yang belum bisa menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karena belum terdata,” ujar Ketua Komisi IV DPRD, Hartanti, saat ditemui Solopos.com di ruang kerjanya, Jumat (5/2/2016).

Hartanti mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) segera merampungkan pendataan seluruh peserta PKMS Gold maksimal bulan depan. Pasalnya dalam koordinasi beberapa waktu lalu, Bappeda menjanjikan seluruh data terverifikasi dan dilaporkan ke BPJS maksimal 20 Januari. Dengan belum terverifikasinya 5.576 gakin, warga tersebut bakal kesulitan saat mengurus biaya kesehatan.

“Kalau gakin ini tidak punya BPJS dari perusahaan atau daftar sendiri, berarti mereka tidak punya jaminan kesehatan sama sekali,” ucapnya.

Hartanti menerangkan ada sejumlah peserta PKMS Gold yang memiliki jaminan kesehatan lain setelah diverifikasi. Dalam pendataan, hanya 9.734 gakin dari total 16.250 gakin terverifikasi yang berhak menerima iuran BPJS. Sisanya terpaksa didrop karena telah terdaftar di jaminan kesehatan melalui tempat kerja atau mendaftar BPJS secara mandiri.

“Ada juga yang nunggak iuran BPJS, mungkin dulu terpaksa daftar karena ada keluarganya yang tidak tercakup PKMS Gold. Kami minta Pemkot menghubungi mereka kalau memang mau didaftarkan menjadi PBI. Syaratnya mereka harus melunasi dulu tunggakannya.”

Lebih jauh Hartanti mendorong warga rentan miskin peserta PKMS Silver ikut diverifikasi setelah pendataan PKMS Gold rampung. Jika memenuhi syarat, dia menilai mereka layak didaftarkan sebagai PBI BPJS.

“Toh anggaran Pemkot untuk integrasi BPJS sudah dipasang sebanyak 21.826 orang sesuai peserta PKMS Gold,” kata dia.

Wakil Ketua DPRD, Abdul Ghofar Ismail, menilai dana integrasi PKMS Gold menuju BPJS senilai Rp5,8 miliar mestinya dapat dimanfaatkan dulu untuk pengobatan gakin yang belum terdaftar PBI. Hal itu untuk mengantisipasi gakin tak terkatung-katung saat berobat.

“Info dari Kemendagri kemarin terobosan itu bisa dilakukan. Pemkot perlu mengkajinya.”