JAMINAN KESEHATAN : Lo? Wali Kota Bambang Irianto Kini Dukung JKN BPJS Kesehatan!

Jaminan kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) didistribusikan di Kota Madiun sepengetahuan Wali Kota Bambang Irianto yang sebelumnya mempertanyakan ketidakjelasan iuran BPJS Kesehatan.

Madiunpos.com, MADIUN – Wali Kota Madiun, H. Bambang Irianto menyatakan apresiasi positif atas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digulirkan pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Wali Kota Bambang Irianto, Kamis (12/11/2015), bahkan menandatangani kesepakatan kerja sama pelaksanaan program JKN dengan maksimal melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) bersama Kepala Cabang BPJS Kesehatan Madiun Yesi Kumalasari. KIS selama ini identik dengan Presiden Joko Widodo karena kartu itu ditebarnya setiap blusukan.

Sikap Bambang Irianto terhadap JKN yang disebarluaskan Humas dan Protokol Pemkot Madiun itu bergeser dari sikapnya sebelumya. Hingga awal 2015, Wali Kota Bambang Irianto sebagaimana diberitakan Madiunpos.com meyakini program Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta (Jamkesmasta)—yang dirintis Pemkot Madiun sejak 2013 lalu—sangat membantu warga Madiun Kota.

Pasalnya, menurut dia, Jamkesmasta benar-benar bisa memberikan jaminan kesehatan bagi warga Kota Madiun tanpa pandang bulu. Untuk menikmati program jaminan kesehatan tersebut, kata Wali Kota Bambang Irianto, warga tak perlu membayar iuran setiap bulan seperti halnya JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.

Tanggung Jawab Bersama
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Madiun Yesi Kumalasari seusai penandatanganan kesepakatan kerja sama pelaksanaan program JKN dengan Wali Kota Bambang Irianto itu menjelaskan sesuai UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tanggung jawab pengelolaan tersebut, menurut dia, bukan hanya dibebankan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, melainkan juga BPJS Kesehatan beserta pemerintah daerah.

Masih menurut Yesi Kumalasari, pengelolaan kesehatan yang optimal, yakni peserta memperoleh jaminan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan, promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi sesuai kebutuhan medisnya. Pemerintah beserta BPJS Kesehatan, kata dia, telah menerbitkan empat jenis kartu sebagai langkah untuk melaksanakan program JKN, termasuk di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur (Jatim). Keempat jenis kartu tersebut, antara lain Kartu Asuransi Kesehatan (Askes), Kartu Jamkesmas, Kartu BPJS Kesehatan, serta Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Semua kartu kesehatan masih berlaku, diakui, dan syah sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk memperoleh fasilitas kesehatan,” kata Yesi Kumalasari dalam acara Sosialisasi dan Distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Gedung Diklat, Jl. Duku, Kota Madiun, Kamis.

Dicetak Bertahap
Yesi Kumalasari menerangkan pencetakan dan pendistribusian KIS di Kota Madiun baru dilaksanakan untuk penerima bantuan iuran APBN. Dia berharap Pemkot Madiun mendukung pemanfaatan KIS di Kota Gadis yang harus dilakukan secara sistematis, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Menurut Yesi, proses cetak KIS itu dilakukan secara bertahap. “KIS dicetak secara bertahap. Penerima KIS yang dicetak pada tahap pertama sebanyak 28.717 warga Kota Madiun yang telah menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN. Tahap kedua, KIS dicetak untuk disebarkan kepada sebanyak 18.190 peserta PBI APBN. Sedangkan kebutuhan sisanya akan dipenuhi atau diselesaikan pada akhir tahun 2015,” jelas Yesi Kumalasari.

Sedangkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagaimana dimuat laman Ppid.madiunkota.go.id miliki Humas dan Protokol Pemkot Madiun, Jumat (13/11/2015), seusai penandatanganan kerja sama dengan BPJS Kesehatan Madiun itu menyampaikan apresiasi pengadaan KIS yang menjadi program pemerintah pusat melalui BPJS Kesehatan.

Menurut dia, masalah kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama, yaitu tenaga kesehatan maupun pemerintah yang melaksanakan program secara terintegrasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. “Kesehatan harus menjadi perhatian semua pihak karena hak warga negara untuk memperoleh fasilitas kesehatan yang memadai,” tukas Bambang Irianto.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Madiun Raya