SOLOPOS.COM - Ilustrasi layanan BPJS di RSUD Moewardi (JIBI/Solopos/Dok)

Jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan membuat keuangan lembaga itu dipertanyakan, bahkan sempat diisukan gulung tikar.

Solopos.com JAKARTA — BPJS Kesehatan menegaskan tidak gulung tikar seiring dengan adanya sumber dana lainnya untuk menyeimbangkan neraca keuangan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan dirinya bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Sosial Khofifah Indar Parawasta dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Promosi BRI Siapkan Uang Tunai Rp34 Triliun pada Periode Libur Lebaran 2024

Dia mengungkapkan Presiden menaruh perhatian soal distribusi Kartu Indonesia Sehat dan juga menyangkut isu jika BPJS Kesehatan gulung tikar. “Kami ingin tegaskan, balance sheet kita seimbang,” katanya dalam Konferensi Pers di Istana Merdeka, Kamis (10/3/2016).

Fahmi menjelaskan dari sisi pengeluaran memang ada dua jenis yakni iuran dan sumber dana lainnya. Jika hanya membandingkan iuran dengan pengeluarkan, lanjutnya, memang tidak seimbang. Menurutnya, pihaknya sebenarnya sudah melakukan kalkulasi sejak enam bulan lalu agar ada sumber dana lain selain iuran.

Dia mengatakan dengan situasi tersebut pihaknya menawarkan tiga solusi, yakni mengurangi manfaat, menaikkan iuran, atau ada sumber dana lain. BPJS Kesehatan, lanjutnya, tidak akan mengambil opsi pertama untuk mengurangi manfaat. Sedangkan ntuk pilihan kedua, Presiden berpesan menaikkan iuran bisa dilakukan jika manfaat yang diperoleh semakin baik.

“Untuk itu, disiapkan alokasi dana untuk masalah itu. Jadi klir, isu BPJS kolaps tidak benar adanya karena balance sheet-nya sudah kita hitung untuk tahun ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan,” ujarnya.

Fahmi Idris menambahkan jika anggatan tersebut sudah dialokasikan di APBN dan diperkuat dengan adanya peraturan presiden. Untuk itu pihaknya menghinbau agar masyarakat tidak perlu khawatir. Sayangnya, Fahmi tidak memerinci berapa jumlah alokasi sumber dana lainnya untuk BPJS Kesehatan yang sudah dialokasi di APBN tersebut.

Dalam pembukaan konferensi pers itu, Presiden mengungkapkan pihaknya perlu mengklarifikasi hal-hal yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan, distribusi Kartu Indonesia Sehat, dan juga Kartu Indonesia Pintar. “Untuk lebih jelasnya silakan dijelaskan oleh Bu Menko [PMK], menteri sosial dan Dirut BPJS,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya