Jaminan Kesehatan 359.975 Warga Wonogiri Ditanggung Pemerintah

Sebanyak 359.975 warga miskin Wonogiri menjadi PBI JKN.

Solopos.com, WONOGIRI — Sebanyak 359.975 warga miskin (gakin) Wonogiri terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Artinya, biaya perawatan kesehatan mereka ketika sakit ditanggung pemerintah.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Jumat (1/9/2017), itu merupakan data gakin PBI JKN hingga awal Agustus 2017. Kepesertaan mereka dibuktikan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Tahun ini pemerintah daerah (pemda), provinsi, dan pusat menanggung biaya bulanan senilai Rp25.500 (kelas III) selama setahun. Jika dikalkulasi biaya untuk iuran bulanan JKN mereka selama setahun lebih dari Rp110 miliar.

Jumlah PBI tersebut belum termasuk peserta tambahan. Tercatat ada 2.040 orang yang menjadi PBI baru. Bupati Wonogiri Joko Sutopo menyerahkan KIS kepada mereka di Pendapa Rumah Dinas Bupati kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, Kamis (31/8/2017).

Para PBI baru mulai bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis September ini. Total PBI asal Wonogiri yang ditanggung pemerintah hingga Agustus sebanyak 362.015 orang.

Pelaksana tugas (Plt) Dinas Kesehatan Wonogiri, Mubarok, saat dihubungi Solopos.com, Jumat, mengatakan pemerintah akan menambah kuota PBI dari 35 persen pada tahun ini menjadi 39 persen pada 2018. Menurut dia, hal itu menunjukkan pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya gakin.

Pemkab Wonogiri berkomitmen lebih yakni menggratiskan biaya perawatan pasien gakin di bangsal kelas III RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri yang belum tertanggung JKN mulai 2018. Pemkab akan menyiapkan anggaran senilai lebih kurang Rp15 miliar/tahun untuk merealisasikan program tersebut.

“Itu sudah menjadi program prioritas Bapak Bupati [Joko Sutopo]. Jadi, warga dari keluarga kurang mampu yang belum ditanggung JKN, apabila dirawat di bangsal kelas III RSUD tidak perlu repot memikirkan biaya perawatan. Biayanya akan ditanggung Pemkab,” kata Mubarok.

Dia menegaskan semua warga berhak mendapatkan layanan kesehatan sama. Oleh karena itu dia meminta rumah sakit tidak diskriminatif memberi layanan kesehatan.

Pada tahun-tahun sebelumnya dia mendapat laporan ada pelayanan rumah sakit yang membeda-bedakan pasien umum dengan pasien peserta JKN kelas III. Di Kota Sukses terdapat sembilan rumah sakit, satu RSUD dan delapan lainnya rumah sakit swasta.

“Tapi sekarang pelayanan di semua rumah sakit sudah bagus. Semua pasien mendapat pelayanan sama,” imbuh dia.

RS swasta turut berpartisipasi tingkatkan layanan kesehatan bagi gakin. Pejabat Humas RS Medika Mulya Wonogiri, Indra Setiawan, mengatakan sedang merealisasikan program menanggung iuran JKN kelas III bagi 100 warga kurang mampu sekitar rumah sakit.

Ke depan program akan menanggung biaya kesehatan warga di wilayah lain. Selain itu tiap tahun pihaknya menggelar pengobatan gratis.