JAMBORE BEBAS SAMPAH : DPRD Kritik Solo Jadi Tuan Rumah

Jambore bebas sampah yang akan digelar di Solo tuai kritik.

Solopos.com, SOLO–Kalangan legislator mengkritik penetapan Solo sebagai tuan rumah Jambore #BebasSampah2020 yang diselenggarakan 2-4 September mendatang. Legislator menilai Solo belum layak menjadi tuan rumah mengacu sejumlah rapor merah dalam pengelolaan sampah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sekretaris Komisi II Supriyanto, memertanyakan parameter yang digunakan panitia dalam memilih Solo sebagai tuan rumah Jambore Bebas Sampah. Menurut Supriyanto, banyak kota lain di Indonesia yang lebih mumpuni dibanding Solo dalam pengelolaan sampah. Acara Jambore Bebas Sampah diinisiasi portal online bebassampah.id.

“Solo saja sudah puasa Adipura (penghargaan di bidang lingkungan) sejak 11 tahun lalu, bagaimana bisa terpilih? Kami tidak tahu sejauh mana objektivitas penyelenggara dalam melihat kondisi dan program persampahan di sejumlah kota,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di Gedung DPRD, Senin (13/6/2016).

Pemilihan tuan rumah Jambore Bebas Sampah diikuti ratusan komunitas lingkungan di Indonesia. Solo terpilih setelah menyisihkan kandidat lain seperti Jogja dan Kudus. Selain lewat jajak pendapat, ada sejumlah indikator penentu terpilihnya Solo yakni kesiapan pemerintah daerah, dukungan legislator serta program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Indikator kesiapan pemerintah daerah dan dukungan legislator jelas mengada-ada. Untuk pengelolaan sampah, sejauh ini Solo bahkan masih kesulitan mengurai permasalahan di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Putri Cempo. Keterlibatan masyarakat juga masih kurang, terbukti dari banyaknya sampah yang dibuang di sungai-sungai,” tutur politikus Partai Demokrat itu.

Supri melihat alasan pemilihan Solo lebih pada faktor Presiden Joko Widodo yang notabene kelahiran Solo. “Kami amati setelah Jokowi menjadi presiden, banyak pertemuan dan konferensi besar di kota ini. Di luar sisi positifnya, penetapan Solo sebagai tuan rumah acara tertentu mestinya dilakukan secara objektif.”

Anggota Komisi II, M. Edy Djasmanto, melihat banyak kota selain Solo yang telah berhasil mengelola sampahnya. Dia melihat Balikpapan dan Bukittinggi lebih baik dari Solo di bidang pengelolaan sampah. “Sudah ada sistem yang menunjang pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Sementara Solo baru menuju arah sana,” kata dia.