Pemkot bisa gunakan dana sapu lubang untuk memperbaiki jalan.
Solopos.com, SOLO—DPRD Solo mengimbau Pemerintah Kota (Pemkot) Solo lebih cekatan menangani masalah jalan berlubang yang akhir-akhir ini banyak terjadi di Kota Solo. Pemkot Solo bisa saja memperbaiki jalan berstatus jalan provinsi dan jalan nasional menggunakan anggaran sapu lubang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solo senilai Rp2 miliar.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
DPRD menyesalkan kecelakaan di pertigaan Faroka yang mengakibatkan korban koma. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Solo, Supriyanto, mengatakan jalan berlubang di pertigaan Faroka sebenarnya menjadi bagian dari jalan yang diidentifikasi dan diinventarisasi oleh Satlantas Polresta Solo sebagai jalan rawan kecelakaan. (baca: JALAN RUSAK SOLORAYA : Habis Genangan Terbitlah Jeglongan
“Memang perlu tindakan yang cepat dengan memperbaiki atau menambal lubang di sana,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di kantornya, Jumat (9/2/2018).
Status Jl. Slamet Riyadi dari pertigaan depan RS Panti Waluyo sampai Kleco adalah jalan nasional. Sedangkan Jl. Prof. Suharso dari pertigaan Faroka ke utara berstatus jalan milik Pemkot Solo sejak Februari 2017.
Ia mengatakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan Ruang (DPUPR) Kota Solo bisa memanfaatkan dana sapu lubang untuk menambal lubang di Jl. Prof. Suharso maupun Jl. Slamet Riyadi. Menurutnya, dana itu digunakan untuk sapu lubang di Jl. Kapten Mulyadi, Pasar Kliwon, beberapa waktu lalu.
“Sudah ada aturannya. Pemkot bisa kerjakan dulu jalan nasional dan jalan provinsi yang rusak. Kemudian berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar anggaran perbaikan skala kecil itu diganti. Jadi tidak perlu khawatir mengenai status jalan,” terang politikus Partai Demokrat itu.
Ia segera berkoordinasi dengan DPUPR, memberi penekanan agar DPUPR tidak hanya memperbaiki kerusakan di Jl. Slamet Riyadi dan Jl. Prof. Suharso tapi juga jalan lainnya. Lubang di jalan rawan menimbulkan kecelakaan, khususnya kendaraan roda dua.
“Apalagi kondisi curah hujan akhir-akhir ini tinggi. Kendaraan besar saja sering kali menghindari lubang-lubang di jalan. Hal itu, selain memakan badan jalan, memperlambat laju kendaraan sehingga timbul antrean panjang kemacetan,” paparnya.
Ia menilai DPUPR harus lebih gesit dalam bekerja karena faktor keselamatan bersifat urgen. Menurutnya, banyak warga menguruk jalan berlubang agar tidak menimbulkan kecelakaan.
“Warga mungkin lelah menunggu terlalu lama sehingga mereka berinisiatif menguruk sendiri daripada ada yang celaka. Tapi kalau cuma ditambal atau diuruk warga, tak lama kemudian jalan akan kembali berlubang,” tuturnya.
Ketua Komisi II DPRD Solo, Y.F. Sukasno, saat dihubungi Solopos.com membenarkan ada anggaran Rp2 miliar untuk sapu lubang dalam APBD 2018. Menurutnya, DPUPR sudah bekerja maksimal dan sesuai regulasi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
