JALAN LINGKAR SOLO : Kaji Kelayakan Jalan di Tanggul Bengawan Solo, Pemkot Minta Bantuan Pusat

Jalan lingkar Solo di tanggul Bengawan Solo dinilai memungkinkan terealisasi.

Solopos.com, SOLO — Rencana pembangunan jalan lingkar Solo-Sukoharjo melewati tanggul bantaran Sungai Bengawan Solo dinilai memungkinkan untuk direalisasikan. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menyerahkan penyusunan feasilibity study proyek itu ke Pemerintah Pusat.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solo, Ahyani, kepada , Minggu (10/5/2015), mengatakan pelibatan pemerintah pusat penting dalam rencana pembuatan jalan lingkar karena pengelolaan kawasan Bengawan Solo tidak berada di tangan Pemkot.

“Selain itu, jalan lingkar itu nantinya juga berhubungan dengan Kabupaten Sukoharjo, karena rencananya dibangun dari Pucangsawit hingga Joyotakan sepanjang sekitar 7 kilometer,” terang dia.

Secara kasat mata sebelum dilakukan feasibility study (FS) atau kajian kelayakan, Ahyani mengatakan pembangunan jalan layang bisa direalisasikan. Menurut Ahyani, pembangunan jalan tol laut saja bisa direalisaikan, apalagi hanya jalan lingkar di pinggir Sungai Bengawan Solo yang panjangnya kurang dari 10 km.

Yang terpenting, menurutnya, ada pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk merealisasikannya. Sebab, dana untuk membangun jalan lingkar tidak murah.

“Ini butuh biaya tinggi. Jadi perlu ada campur tangan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah. Kalau dibebankan APBD jelas tidak mungkin,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) itu mengatakan, tiang pancang didirikan di pinggir bantaran sungai, di dalam tanggul dan tidak akan mengganggu aliran sungai.

Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan kajian pembangunan jalan lingkar akan dibuat langsung oleh Pemerintah Pusat. Pemkot hanya menjadi fasilitator terkait rencana pembangunan jalan lingkar.

Setidaknya pembangunan jalan lingkar membutuhkan dana hingga triliunan rupiah. Anggaran pembangunan akan ditekel Pemerintah Pusat dengan sistem multiyears.

“Pembangunannya tidak rampung setahun. Itu butuh waktu dua hingga tiga tahun lebih karena dananya sangat besar,” katanya.