Tutup Iklan
Rizki Hafidz Muntaz/Istimewa

Solopos.com, SOLO -- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi akan terjadi keterlambatan musim penghujan di sebagian besar Jawa. Menurut Kepala BKMG, Dwikorita Karnawati, keterlambatan musim penghujan terjadi karena fenomena dipole mode positif atau fenomena pasangan antara lautan dan atmosfer di Samudra Hindia tropis.

Fenomena dipole mode positif menyebabkan suhu muka air laut yang lebih dingin daripada kondisi normal di wilayah Samudra Hindia bagian timur atau sebelah barat Sumatra bagian selatan dan sebelah selatan Jawa.

Peralihan musim yang terlambat juga dipengaruhi oleh musim monsun atau angin barat yang berperan mengalirkan udara basah dari benua Asia melewati wilayah Indonesia dan bergerak menuju benua Australia. BMKG memprediksi angin timur yang berubah menjadi angin barat atau monsun Asia pada tahun ini akan datang terlambat.

Monsun Asia diperkirakan datang di Indonesia dimulai dari wilayah Sumatra bagian utara pada November 2019. Keterlambatan musim penghujan  akan berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia yang didominasi kebutuhan air, mulai dari kegiatan konsumsi, kebersihan, dan sebagainya.

Pengalaman saya, ketika terjadi keterlambatan musim penghujan, di area perumahan yang berada di dataran rendah dan padat penduduk akan mengalami kekeringan sumur atau air tanah sehingga menyebabkan peralihan penggunaan air sumur menjadi air dari perusahaan daerah air minum yang terkadang juga tidak baik kondisinya ketika musim kemarau.

Dampak lain kekeringan akan dirasakan para petani, terutama petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Selama perjalanan saya melewati daerah Karanganyar, Klaten, Sragen, Purwodadi, dan daerah sekitarnya, yang terlihat adalah lahan kering kosong dengan sisa-sisa tanaman padi yang kering, padahal daerah-daerah ini merupakan daerah penghasil padi di Jawa Tengah

Kondisi seperti ini sebenarnya bisa diatasi dengan menanam tanaman kedua atau palawija yang memang membutuhkan sedikit air, namun dalam kondisi cuaca seperti ini memang akan terjadi peningkatan kerawanan tanaman dari serangkan hama dan penyakit. Hal ini sempat saya rasakan langsung ketika magang di daerah Klaten pada musim kemarau panjang ini.

Kekeringan yang dirasakan oleh petani akan berdampak pada beberapa hal, yang paling signifikan ialah peningkatan biaya produksi dan peningkatan nilai kerugian akibat panjangnya jalur irigasi yang harus dilalui. Di beberapa daerah petani membeli air secara langsung dan dalam keadaan yang lebih parah lagi akan berdampak pada gagal panen.

Tentu kekeringan ini akan menambah penderitaan para petani yang selama ini selalu menjadi objek kerumitan permasalah pertanian di Indonesia. Impor pangan yang berlebihan, kriminalisasi petani, permainan harga komoditas, konflik agraria, dan lainnya adalah masalah yang kian akrab dengan para petani.

Demi menyokong kedaulatan pangan, Menteri Pertanian dalam kegiatan dialog bersama petani di Sumatra Selatan menyebut petani harus bekerja 24 jam untuk mengejar produksi. Ini tentu tak sesuai dengan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani yang semakin kesulitan menghadapi segala tantangan pada masa ini.

Tiga Cara

Kekeringan merupakan masalah yang berdampak terhadap berbagai macam sendi kehidupan, terutama permasalahan pangan. Jumlah penduduk Indonesia yang tinggi dan selalu meningkat tidak diimbangi penguatan ketahanan pangan sehingga pada 2014 Indeks Ketahanan Pangan Global/Global Food Security Index (GFSI) Indonesia menurun enam peringkat di peringkat ke-72 dari 109 negara.

Setidaknya diperlukan tiga cara untuk mengatasi masala kekeringan di Indonesia. Pertama, penguatan koordinasi dan kolaborasi sesama lembaga pemerintahan. Penguatan koordinasi dan kolaborasi diharapkan menciptakan kondisi yang harmonis antarlembaga pemerintahan untuk mengatasi kekeringan di Indonesia.

Kedua, perekaman dan sinkronisasi data terkait pemantauan daerah-daerah di seluruh Indonesia. Data tersebut berupa data kebutuhan air, data ketersediaan air, pemantauan ketersediaan air tanah, perkiraan risiko kekeringan, dan informasi perkiraan musim yang cepat dan masif sehingga ketika data tersebut tersedia dengan baik dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan terkait manajemen air di Indonesia.

Ketiga, perencanaan yang matang terkait pembangunan sistem manajemen pengelolaan air terpadu. Pembangunan sistem manajemen ini bukan sekadar pembangunan irigasi, embung, atau produk fisik sejenis, namun juga terkait pembangunan sistem lahan pertanian atau bangunan hemat air dan berkelanjutan sehingga petani, komunitas, organisasi, dan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan panduan terkait sistem manajemen pengelolaan air terpadu yang baik.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten