Diskusi dengan tema "Pelayanan Sertifikasi Tanah, Sudahkan Berpihak pada Masyarakat" di Gedung Monod Diephuis, Kota Semarang, Senin (20/1/2020). (Antara-Wisnu Adhi)

Solopos.com, SEMARANG — Jajaran Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (20/1/2020), mengikuti diskusi bertema “Pelayanan Sertifikasi Tanah, Sudahkan Berpihak pada Masyarakat” di Gedung Monod Diephuis, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Mengemuka dalam sikusi itu desakan agar insan agraria mengubah sistem kerja yang selama ini dilakukan untuk mempercepat sertifikasi tanah yang diajukan oleh masyarakat. "Kinerja ATR/BPN tidak efektif dalam melayani pengajuan sertifikasi tanah sehingga sistemnya perlu diubah menjadi online," kata pakar hukum agraria Widhi Handoko.

Ia menilai jumlah kantor dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh ATR/BPN di masing-masing daerah tidak akan mencukupi dalam melayani masyarakat. "Masing-masing kota/kabupaten itu jumlah BPN-nya hanya satu, sedangkan pengajuan pengurusan surat tanah sangat banyak dan petugasnya tidak akan mencukupi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, apabila sistem pelayanan ditegakkan secara daring maka akan membuat kinerja BPN lebih efisien karena berdasarkan catatannya, selama 2019 jumlah pengajuan sertifikat yang masih belum terselesaikan mencapai 9.000 pengajuan.

"Bayangkan, jika sistemnya masih konvensional, dalam sehari mampu melayani berapa? Kalau 'online' semua itu bisa lebih efisien. Lagipula pembayarannya bisa langsung melalui transfer agar semua terkontrol dan meminimalisasi pertemuan antara pelayan dan yang dilayani guna menghindari penyimpangan," katanya.

Widhi juga mengusulkan agar sertifikat tanah yang diterbitkan pemerintah bukan lagi dalam bentuk fisik berupa lembaran kertas, melainkan dikemas secara elektronik sebab akan lebih memudahkan masyarakat dalam memiliki sertifikat tersebut.

"Karena jika sertifikat itu dalam bentuk kertas, rusikonya sangat besar. Bisa rusak karena faktor alam maupun manusia. Saya kira bisalah kita lakukan itu, bisa dipelajari, tinggal pemerintah mau atau tidak," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tata Ruang Kota Semarang Irwansyah, mengatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan program reforma agraria dengan target seluruh tanah di kota setempat dapat bersertifikat pada tahun 2024.

"Kami sudah menyiapkan anggaran untuk program itu. Kami harus membantu menyelesaikan 1.000 surat tanah. Targetnya tahun 2024, 100 persen tanah bersertifikat," ujarnya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber: Antara


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten