Jadwal Penyaluran Bantuan Langsung Tunai UMKM di Wonogiri Belum Jelas

Solopos.com, WONOGIRI — Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kendati demikian, belum diketahui pasti kapan BLT UMKM itu disalurkan di Wonogiri.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) Wonogiri, Wahyu Widayati, mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri belum mengetahui kapan BLT UMKM itu akan terealisasi hingga sekarang. Nilai besaran dan jumlah penerima BLT itu pun belum dapat diketahui.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

“Kemarin kami baru diminta mengajukan jumlah penerima ke pemerintah pusat. Tapi kami belum tahu apakah nanti bisa menerima semua atau tidak. Realisasinya kami belum tahu kapan, termasuk mekanisme penyalurannya juga belum tahu,” kata Wahyu kepada Solopos.com melalui sambungan telepon WhatsApp (WA), Selasa (4/10/2022).

Wahyu menjelaskan, BLT UMKM berbeda dengan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). BLT UMKM merupakan bantuan bagi pelaku UMKM karena terdampak kenaikan harga BBM. Sedangkan BPUM adalah bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM karena terdampak pandemi Covid-19.

“Keduanya berbeda, dulu BPUM diberikan pelaku UMKM untuk menghadapi tekanan akibat Covid-19. Besarannya Rp1,2 juta. Kalau BLT UMKM ini belum tahu besarannya berapa. Tapi keduanya bersumber dari pemerintah pusat,” ujar dia.

Baca Juga: Polres Wonogiri Serahkan Dua Ton Beras kepada Warga Miskin

Dia menambahkan, saat ini BLT yang pasti akan tersalurkan kepada pelaku UMKM, yaitu BLT BBM bersumber dari 2% dana alokasi umum (DAU) yang dimasukkan dalam anggaran Pemkab. Pelaku UMKM yang akan menerima BLT BBM itu terdiri atas pedagang kaki lima dan kuli panggul pasar.

“Semua data calon penerima sudah kami serahkan ke Dinas Sosial [Dinsos]Wonogiri untuk diverifikasi dan evaluasi. Yang menentukan siapa yang akan menerima itu Dinsos Wonogiri,” ucap Wahyu.

Kepala Dinsos Wonogiri, Kurnia Listiyarini, mengatakan Pemkab mengalokasikan anggaran senilai Rp5,4 miliar untuk BLT BBM. Nilai BLT BBM itu 2% dari DAU yang diterima Pemkab.

Bansos itu tidak hanya disalurkan dalam bentuk BLT. Sebagian dari anggaran itu digunakan untuk kegiatan padat karya, seperti renovasi pasar dan pembangunan jalan usaha tani. Rinciannya, Rp3,4 miliar untuk BLT dan Rp2 miliar untuk kegiatan pada karya.

Baca Juga: Cegah Inflasi, Wonogiri Peroleh Jatah 8.000 Tanaman Cabai dari Bank Indonesia

Penerima BLT BBM, yaitu para pekerja di sektor transportasi, nelayan, dan UMKM. Nilai nominal BLT BBM yang diberikan senilai Rp200.000/bulan selama tiga bulan. Sehingga total  BLT BBM yang diberikan senilai Rp600.000/keluarga penerima manfaat (KPM).

“BLT senilai Rp3,4 miliar itu nanti diperuntukkan kepada pengemudi ojek online, ojek konvensional, sopir dan kondektur angkutan umum, pelaku UMKM [pedagang kaki lima], dan nelayan. Sisanya, diberikan kepada KPM yang belum menerima BLT BBM dari pemerintah pusat,” kata Kurnia.

Saat ini, Pemkab Wonogiri sedang dalam proses pemadanan atau penyandingan data dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng). Penyandingan data dilakukan karena Pemprov Jateng juga mengalokasikan anggaran 2% dari DAU provinsi untuk bansosyang ditarget dimulai Oktober 2022.

“Ini masih proses pemadanan data agar tidak ada yang menerima double. Jadi, data yang dimiliki Pemkab Wonogiri dan data Pemprov Jateng disandingkan. Sehingga nanti tidak ada KPM yang menerima bantuan ganda,” ujar dia.